Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Kompas.com - 26/04/2024, 11:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, ia baru saja melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Vietnam pada 24-25 Mei 2024 ke Presiden Joko Widodo.

Salah satunya soal penjajakan kerja sama ketahanan pangan antara Indonesia dengan Vietnam.

Hal itu disampaikan Retno saat ditanya wartawan apakah dalam kunjungan kerja ke Vietnam ia dan otoritas setempat sempat membahas soal impor beras.

"Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan jangan difokuskan hanya kepada masalah beras saja. Tetapi dalam konteks yang lebih luas lagi. Dan tadi saya juga lapor kepada Bapak Presiden hasil pembicaraan saya dengan Perdana Menteri (Vietnam) dan kemudian saya follow up di pertemuan saya dengan Menlu (Vietnam)," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

"Bahwa kedua negara sudah membuat perjanjian mengenai masalah ketahanan pangan antara Indonesia dengan Vietnam," tegasnya.

Baca juga: Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leaders Retreat

Setelah perjanjian itu, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk melakukan negosiasi.

Menurut Retno, Presiden Jokowi merespons dengan memintanya mempersiapkan negosiasi yang dimaksud.

Hanya saja, Retno tidak mengungkap negosiasi seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua negara.

"Tadi saya laporkan ke Pak Presiden dan Bapak Presiden mengatakan, 'oke segera siapkan untuk kita bisa mulai negosiasi'. Jadi ketahanan pangan dalam konteks lebih luas ya," tambah Retno.

Baca juga: Menerka Misi Tersembunyi Lawatan Bos Apple ke Indonesia, Vietnam, dan Singapura

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi melakukan kunjungan kerja ke Hanoi, Vietnam pada 23-24 April 2024.

Salah satu kegiatannya adalah melakukan kunjungan kehormatan kepada PM Vietnam Pham Minh Chinh, di Hanoi, Vietnam.

Dalam pertemuan itu, Retno membahas sejumlah hal.

Dari pembahasan itu, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk meningkatkan target perdagangan sebesar 18 miliar dolar AS atau lebih pada tahun 2028.

Kemudian Indonesia juga mengajak Vietnam memulai kerja sama ketahanan pangan.

“Oleh karena itu pembahasan perjanjian kerja sama ketahanan pangan harus segera dimulai,” kata Retno dalam keterangan rilisnya, Kamis (25/4/2024), sebagaimana dilansir pemberitaan Tribunnews.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com