Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Kompas.com - 26/04/2024, 08:31 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi presiden dan wakil presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kian gemuk.

Pasalnya, Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk keduanya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan mendatang.

Dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo-Gibran. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Bekas koalisi tersebut menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi.

Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bergeming. Pada Pilpres 2024, PDI-P bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres.

Menurut hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP tak lagi lolos ke Senayan. Sebab, dengan perolehan 3,87 persen suara, partai Kabah tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Baca juga: Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Sementara, Prabowo-Gibran sendiri sejak awal diusung oleh empat partai parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kendati masih mungkin berubah, komposisi kekuatan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan mulai terlihat. Dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB, partai koalisi presiden dan wakil presiden terpilih itu mengantongi total 63,64 persen suara sah nasional.

Jika dikonversi menjadi kursi di parlemen, koalisi Prabowo-Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi atau 71,89 persen dari total 580 kursi di DPR RI.

Adapun konversi suara partai menjadi kursi DPR RI ini dikutip dari data Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip laporan ini.

Berikut perincian peta kekuatan koalisi Prabowo-Gibran seandainya hanya mendapat tambahan kekuatan dari Nasdem dan PKB.

  • Partai Gerindra: 13,22 persen (86 kursi)
  • Partai Golkar: 15,29 persen (102 kursi)
  • PAN: 7,24 persen (48 kursi)
  • Partai Demokrat: 7,43 persen (44 kursi)
  • Partai Nasdem: 9,66 persen (69 kursi)
  • PKB: 10,62 persen (68 kursi)

Total suara sah nasional: 63,64 persen
Total kursi di DPR RI: 417 kursi atau 71,89 persen

Seandainya hanya Nasdem dan PKB yang bermanuver ke kubu Prabowo-Gibran, maka, PDI-P dan PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jika demikian, kekuatan oposisi mencapai 25,14 persen suara sah nasional atau 163 dari total 580 kursi DPR RI (28,10 persen).

Berikut perhitungan kekuatan oposisi jika PDI-P dan PKS tak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran:

  • PDI-P: 16,72 persen (110 kursi)
  • PKS: 8,42 persen (53 kursi)

Total suara sah nasional: 25,14 persen
Total kursi di DPR RI: 163 kursi (28,10 persen)

Baca juga: Checks and Balances terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com