Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Kompas.com - 14/04/2024, 15:59 WIB
Tatang Guritno,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan, tak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo agar calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto tidak berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baginya, Presiden Jokowi memiliki semangat yang sama dengan Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan semua tokoh.

“Enggak, Pak Prabowo mau bangun silaturahmi dengan semua pihak kok. Jadi enggak ada pembatas sama sekali. Pak Jokowi kan juga ingin membangun silaturahmi dengan semua pihak,” ujar Dahnil dihubungi Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

“Saya pikir, visinya sama ya, jadi silaturahmi Pak Prabowo ingin bangun komunikasi dengan Bu Megawati dengan semua pihak,” sambung dia. 

Baca juga: Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Ia menyebutkan, Prabowo sendiri memang ingin bisa mendudukkan Jokowi, Megawati, dan Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu meja.

Tujuannya, agar para mantan presiden tetap bisa memberikan masukan kepada pemerintahan ke depan demi kemajuan Indonesia.

“Dengan cara begitu kan keberlanjutan pembangunan itu bisa tetap terjaga, kemudian ada keguyuban juga. Jadi tidak boleh ada dendam politik, tidak boleh ada benci politik,” papar dia.

Terakhir, ia memastikan Presiden Jokowi tak pernah memberikan batas untuk Prabowo berkomunikasi dengan semua pihak.

“Enggak, enggak ada, saya pikir Pak Jokowi juga ingin membangun kekompakan dengan semua pihak, dengan semua elite, jadi enggak ada semua barrier itu,” imbuh dia.

Adapun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya memang tengah gencar membangun komunikasi dengan partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Baca juga: TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Tujuannya, agar rekonsiliasi politik bisa segera terwujud setelah proses sengketa Pilpres 2024 selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, PDI-P nampak membuka diri pada Prabowo, tapi tidak dengan Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan Jokowi diminta menemui anak ranting PDI-P lebih dulu sebelum bersilaturahmi dengan Megawati.

Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P memburuk jelang Pilpres 2024. Hal itu ditengarai majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo.

Padahal, Jokowi dan Gibran masih merupakan kader PDI-P yang mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com