Sri Mulyani Dicecar 2 Hakim MK Alasan Penyesuaian APBN Dilakukan Awal Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dicecar dua hakim konstitusi mengenai kenaikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) serta penyesuaian mata anggaran/automatic adjustment pada awal tahun, sebagaimana didalilkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua hakim itu, Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra, mempersoalkan apakah hal tersebut merupakan hal yang lazim dan diperbolehkan untuk dilakukan, terlebih dalam konteks pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada bulan Februari.

"Apakah saat di awal tahun itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment? Yang tadi didasarkan pada Pasal 28 ayat 1 huruf e (UUD 1945) itu sudah dilakukan, kalau bicara dalil pemohon ada yang mengatakan automatic adjustment, benar nggak sih itu?" tanya Enny kepada Sri Mulyani dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Baca juga: Hakim MK Tanya ke 4 Menteri, Mengapa Jokowi Sering ke Jawa Tengah

Enny juga mempersilakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bantu menjawab.

"Kami mohon Ibu bisa menyampaikan, atau Pak Menko bisa menjelaskan benar tidak ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut," kata dia.

Di akhir, sebelum sidang diskors jelang sholat Jumat, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga menanyakan hal sejenis.

"Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu (automatic adjustment) dilakukan di awal tahun? Itu. Dilakukan di awal tahun," tegas dia.

Baca juga: Singgung Pembagian Bansos, Hakim MK: Ibu Mensos Perannya Mimalis, Ada Apa?

Saldi mengungkit, umumnya, jika ada rencana pengetatan anggaran di kementerian/lembaga, maka hal itu baru ditempuh setelah tahun anggaran berjalan.

"Nah ini kan dilakukan di awal tahun," lanjut Saldi.

"Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun sudah dilakukan? Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, yang dana Rp 50 triliun lebih itu, yang katanya jangan-jangan dana itu yang digunakan untuk menghadapi pemilu ini. Itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini," ungkapnya.

Sri Mulyani belum memberikan jawaban kepada Mahkamah ihwal pertanyaan itu lantaran sidang diskors dan akan dilanjutkan pada siang nanti.

Baca juga: Airlangga Klaim Jokowi Tak Beri Arahan Khusus untuk Menteri di Sidang MK

Sebagai informasi, MK memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bicara seputar politisasi bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo serta pengerahan anggaran negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sebagaimana didalilkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya ke MK.

Kedua kubu mempersoalkan, salah satunya, mengapa anggaran perlindungan sosial melonjak dibandingkan 2 tahun sebelumnya, bahkan hampir menyamai jumlah saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.

Mereka juga mempersoalkan keterlibatan aktif Jokowi dalam membagikan langsung bansos tersebut, utamanya berkaitan kunjungan kerja Kepala Negara ke Jawa Tengah yang intensitasnya lebih tinggi ketimbang wilayah lainnya selama masa kampanye Pemilu 2024.

Selain Airlangga, Sri Mulyani, dan Muhadjir, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga memenuhi panggilan Mahkamah dan duduk bersisian di satu meja yang sama dengan para menteri lain.

Baca juga: Airlangga Bersaksi di MK, Hakim Arief Singgung Suara Golkar Naik dan Dugaan Efek Bansos

Keempat menteri menyampaikan paparan awal, sebelum kemudian majelis hakim melontarkan aneka pertanyaan kepada mereka.

Hanya majelis hakim yang boleh bertanya kepada mereka. Para pihak dalam sidang ini juga dilarang menyampaikan interupsi.

Hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan, Mahkamah tidak memanggil langsung Presiden Jokowi karena menganggapnya tidak elok seorang kepala negara disidang oleh Mahkamah.

Seandainya Jokowi hanya berstatus kepala pemerintahan, menurut dia, MK bakal memanggil yang bersangkutan.