Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan telah mengajukan perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga kepada pemerintah hingga Desember 2024.

Pengajuan ini menyusul masa relaksasi ekspor yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang tersebut hampir habis pada Mei 2024.

Namun, perpanjangan izin ekspor ini tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo bersama Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson dan CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk di Istana Kepresidenan, siang ini.

"(Perpanjangan) Juni sampai Desember. Itu kan pembicaraannya lewat level menteri. Masak (mau dibahas) sama presiden. Nanti saja nanti tanya menteri," kata Tony Wenas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Adapun pertemuan dengan Kepala Negara kali ini lebih banyak membahas soal situasi pertambangan upstream.

Dibahas pula soal perkembangan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik yang sudah mencapai lebih dari 92 persen.

"Kita bicara mengenai smelter dan upstream-nya gimana. Progres smelter yang mencapai lebih dari 92 persen dengan harapan bisa selesai Mei dan segera beroperasi pada bulan Juni tahun ini, dan nanti akan berproduksi penuh di tahun 2024," ucap Tony.

Masalah perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan PTFI juga dibahas sekilas.

Perpanjangan IUPK ini sudah sempat dibahas termasuk ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC beberapa waktu lalu.

Baca juga: Jokowi Bertemu CEO Freeport di Istana, Bahas Perpanjangan Izin Tambang

"Disinggung dikit tapi kita enggak bahas detil, karena waktunya enggak panjang. Itu juga kan sudah dibahas semua. Sudah dibahas sebelumnya, sudah dibahas di Washington juga," terang Tony.

Sebagai informasi, pemerintah telah melarang ekspor mineral mentah, termasuk tembaga, per 10 Juni 2023.

Namun, relaksasi diberikan kepada perusahaan yang progres pembangunan smelter di atas 50 persen per Januari 2023, salah satunya Freeport Indonesia.

Tony sempat mengungkapkan bahwa perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga diminta karena pabrik smelter Manyar di Gresik baru beroperasi penuh pada 2024.

Jika izin tidak perpanjang, Indonesia akan merugi hingga Rp 30 triliun.