Salin Artikel

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan telah mengajukan perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga kepada pemerintah hingga Desember 2024.

Pengajuan ini menyusul masa relaksasi ekspor yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang tersebut hampir habis pada Mei 2024.

Namun, perpanjangan izin ekspor ini tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo bersama Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson dan CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk di Istana Kepresidenan, siang ini.

"(Perpanjangan) Juni sampai Desember. Itu kan pembicaraannya lewat level menteri. Masak (mau dibahas) sama presiden. Nanti saja nanti tanya menteri," kata Tony Wenas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Adapun pertemuan dengan Kepala Negara kali ini lebih banyak membahas soal situasi pertambangan upstream.

Dibahas pula soal perkembangan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik yang sudah mencapai lebih dari 92 persen.

"Kita bicara mengenai smelter dan upstream-nya gimana. Progres smelter yang mencapai lebih dari 92 persen dengan harapan bisa selesai Mei dan segera beroperasi pada bulan Juni tahun ini, dan nanti akan berproduksi penuh di tahun 2024," ucap Tony.

Masalah perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan PTFI juga dibahas sekilas.

Perpanjangan IUPK ini sudah sempat dibahas termasuk ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC beberapa waktu lalu.

"Disinggung dikit tapi kita enggak bahas detil, karena waktunya enggak panjang. Itu juga kan sudah dibahas semua. Sudah dibahas sebelumnya, sudah dibahas di Washington juga," terang Tony.

Sebagai informasi, pemerintah telah melarang ekspor mineral mentah, termasuk tembaga, per 10 Juni 2023.

Namun, relaksasi diberikan kepada perusahaan yang progres pembangunan smelter di atas 50 persen per Januari 2023, salah satunya Freeport Indonesia.

Tony sempat mengungkapkan bahwa perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga diminta karena pabrik smelter Manyar di Gresik baru beroperasi penuh pada 2024.

Jika izin tidak perpanjang, Indonesia akan merugi hingga Rp 30 triliun.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/28/15120451/bos-freeport-ajukan-perpanjangan-relaksasi-izin-ekspor-konsentrat-tembaga

Terkini Lainnya

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke