Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo Tegaskan Tak Pernah Tawari Anies dan Ganjar Jadi Menteri

Kompas.com - 27/03/2024, 12:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi pihaknya tidak pernah menawarkan kursi menteri kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Adapun dalam Pilpres 2024 ini, Prabowo-Gibran keluar sebagai pemenang, mengalahkan Anies dan Ganjar.

"Untuk itu konfirm kami tidak pernah, atau belum pernah menawarkan kepada Pak Ganjar ataupun Pak Anies soal kursi di kabinet," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Baca juga: Tim Prabowo-Gibran Heran Kubu Anies Tak Persoalkan KPU di Sengketa Hasil Pilpres

"Bahwa kemudian berita-berita kemudian disampaikan itu disampaikan tidak benar," sambungnya.

Dasco mengakui, kubu Prabowo-Gibran menjalin komunikasi dengan kubu 01 dan 03.

Hanya saja, kata dia, belum ada pembicaraan untuk menawarkan kursi menteri ke kubu Anies dan Ganjar.

"Kami sampai dengan saat ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak, tetapi belum sampai kemudian bicara soal kabinet," tutur Dasco.

Sementara itu, Dasco memastikan poster mengenai susunan kabinet pemerintah Prabowo-Gibran yang beredar baru-baru ini tidak benar.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK

Sebab, kata dia, Prabowo dan Gibran saja belum membahas soal siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan memilih berada di luar pemerintahan ketimbang mengisi jabatan menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.

Menurut Ganjar, ia lebih baik berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga dan kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja.

"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing, apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," kata Ganjar, Selasa (26/3/2024), dikutip dari keterangan pers.

Baca juga: Ganjar Pilih Berada di Luar Pemerintahan ketimbang Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Politikus PDI-P ini pun berterima kasih apabila ada pihak-pihak yang menawarkan posisi menteri kepadanya untuk duduk di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, Ganjar menilai, tawaran tersebut lebih baik diberikan kepada partai-partai politik koalisi pendukung Prabowo-Gibran agar lebih adil, terlebih ada banyak partai yang mengusung pasangan tersebut.

"Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com