Rapat Perdana di DPR, AHY Perkenalkan Diri sebagai Menteri ATR/BPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, untuk menghadiri rapat kerja perdana hari ini.

AHY mengatakan, kedatangannya ke DPR seharusnya terjadi pada pekan lalu.

Dia menyebut dirinya akan memperkenalkan diri sebagai menteri baru di hadapan para anggota Komisi II DPR selaku mitra kerja Kementerian ATR.

"Jadi saya datang hari ini untuk memenuhi undangan rapat kerja yang dikoordinasikan tentunya bersama dengan teman-teman Kementerian ATR/BPN. Di undangan dari Komisi II DPR RI yang sebetulnya diagendakan minggu lalu, tapi kemudian diundur ke hari ini karena minggu lalu ada kegiatan yang bersamaan di Istana," ujar AHY saat ditemui di Gedung DPR, Senin (25/3/2024).

"Dan hari ini agenda utamanya dua, perkenalan karena saya sebagai menteri baru, tentunya ingin memperkenalkan diri sekaligus juga para anggota Komisi II baik untuk mengenal menteri yang baru," sambungnya.

Baca juga: Kala AHY Minta Kader Demokrat Tetap Kritis meski Kini di Kubu Jokowi...

AHY menjelaskan, dirinya juga akan menyampaikan program-program kerja ATR/BPN yang sudah dituntaskan di tahun 2023.

Sebab, seingat AHY, rapat kerja terakhir DPR bersama mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahtjanto terjadi di bulan September 2023.

"Oleh karena itu, tentu sebagai menteri baru tentu saya harus melaporkan juga capaian kinerja ATR/BPN di tahun 2023, sekaligus melaporkan apa saja yang menjadi prioritas untuk Kementerian ATR/BPN di tahun 2024," tutur AHY.

AHY berharap mendapat banyak masukan dari Komisi II DPR.

Dia akan berdiskusi dan mencari solusi terbaik terkait agraria di Indonesia.

"Karena 1 bulan terakhir ini saya tentu berupaya untuk belanja masalah, termasuk saya juga turun ke lapangan. Memang luar biasa spektrum permasalahan di bidang agraria, pertanahan termasuk tata ruang ini. Luas sekali isu rakyat, isu keadilan," jelas AHY.

"Tapi juga ini diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk bisa menopang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk menghadirkan iklim investasi yang baik, nyaman, bagi semua. Dan tentunya kalau memiliki kepastian hukum kita ingin pertumbuhan ekonomi kita juga semakin baik ke depan," imbuhnya.