KPU Akan Gandeng Advokat Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK

Kompas.com - 24/03/2024, 20:05 WIB

Vitorio Mantalean,

Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Vitorio Mantalean

Penulis

Novianti Setuningsih

Editor

Lihat Foto

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Komisioner KPU Mochammad Afifuddin dan Idham Holik melambaikan tangan ke arah wartawan usai rapat pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Berdasarkan penetapan KPU atas rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pilpres 2024, capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara, sementara capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggandeng pengacara untuk menghadapi sengketa/perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Minggu (24/3/2024).

Namun demikian, Hasyim tidak menjawab siapa saja advokat yang akan digandeng KPU menghadapi sidang di MK tersebut.

"Nanti. Belum kita tentukan pastinya," kata Hasyim.

Dia hanya menjelaskan bahwa KPU RI akan menyiapkan berbagai pengacara untuk menghadapi jenis sengketa pemilu yang berbeda.

Pada jenis pemilu yang diikuti oleh partai politik, yakni pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, kemungkinan besar KPU akan menggunakan pendekatan yang sama dengan 2019, yakni para advokat itu dibagi berdasarkan partai politik.

"Maksud saya, nanti ada tim yang menangani partai apa, nanti partai itu kan sengketanya ada pemilu DPR RI, pemilu DPRD provinsi, pemilu DPRD kabupaten kota, jadi pembagiannya lebih memudahkan kalau klasternya atau pembagiannya adalah pembagian per partai," ujar Hasyim.

KPU sendiri akan menghimpun seluruh ketua/koordinator dan anggota divisi hukum mereka pada Minggu malam ini untuk bersiap menghadapi sengketa di MK dalam rapat kerja/rapat koordinasi dengan seluruh jajaran di daerah.

Mereka akan memetakan daerah mana saja yang terdapat sengketa pemilu di MK dan jenis pemilu apa yang disengketakan.

"Setelah rapat koordinasi ini, nanti teman-teman provinsi, kabupaten, dan kota bisa menyiapkan masalahnya apa," kata Hasyim.

"Kemudian, yang kedua, alat bukti yang harus disiapkan apa. Kemudian membuat catatan kronologis mulai dari kegiatan penyiapan logistik, pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing, kemudian rekapitulasi berjenjang di kecamatan kabupaten/kota sampai provinsi," ujarnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.