Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Ganjar soal Peluang Parpol Pengusungnya Bakal Merapat ke Pemerintahan atau Jadi Oposisi

Kompas.com - 21/03/2024, 16:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya menyerahkan ke partai politik pengusungnya, yakni PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk merapat ke pemerintahan selanjutnya atau tidak.

Hal itu disampaikan Ganjar usai ditanya tentang rencana partai politik pengusungnya itu menggulirkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Soal sikap partai ke mana (oposisi atau koalisi pemerintah selanjutnya) nanti partai yang akan memutuskan," kata Ganjar dalam konferensi pers di Posko Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Ganjar menekankan bahwa dirinya dan pasangannya, Mahfud MD tidak berwenang mencampuri proses-proses hak angket yang bakal bergulir di DPR.

Baca juga: Yakin Parpol Pengusung Bakal Gulirkan Hak Angket, Ganjar: Tinggal Proses Administratif

Dalam hal ini, Ganjar menyerahkan sepenuhnya pada wewenang DPR.

"Tadi saya sampaikan, (hak) angket nanti akan ada di parlemen," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Lebih lanjut, Ganjar memastikan bahwa pihaknya bakal mengajukan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), saat ditanya apakah menolak hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024) malam.

"Kami akan ke MK. Jadi kami akan ke MK ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan itu. Sehingga betul-betul tadi Prof Mahfud juga sudah sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan," kata Ganjar.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Bakal Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK Paling Cepat Besok

Diberitakan sebelumnya, KPU RI telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 tingkat nasional pada Rabu malam.

Ganjar-Mahfud meraup suara terendah dibandingkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yakni 27.040.878 suara.

Sementara pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara.

Kemudian, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengantongi 40.971.906 suara.

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Tak Jadi Mahkamah Kalkulator Saat Tangani Sengketa Pilpres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com