Kementerian BUMN Diminta Ambil Langkah Serius Tangani Masalah Pangan, Komisi VI: Ada Bulog, ID Food, dan PTPN

KOMPAS.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil langkah yang serius guna mengatasi kelangkaan pangan, terutama yang berkaitan dengan cadangan beras nasional.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai, BUMN memiliki semua unsur usaha di bidang pangan dari hulu hingga hilir. Dia tidak ingin bahwa BUMN menjadi "pemadam kebakaran" yang harus mengatasi permasalahan pangan.

"Ada peran Bulog, ada peran PT Pupuk, kemudian ada peran dari ID Food, dan juga dari peran PTPN," ujar Aria dalam keterangan persnya, Rabu (20/3/2024).

Pernyataan itu disampaikan Aria saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Kasus Pengadaan APD, KPK Panggil Anggota Komisi VI DPR RI dan Irjen Kemenkes

Oleh sebab itu, Aria meminta Kementerian BUMN untuk tidak lepas tangan begitu saja dalam menghadapi permasalahan pangan akhir-akhir ini.

"BUMN punya peran kuat dalam mengintervensi pemerintah, sehingga perannya bisa menjadi leading sector dalam ketahanan pangan. Ada kecenderungan kalau state capital tidak leading, permainan pemburu renten bisa memanfaatkan situasi yang ada," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Rabu (13/3/2024). Komisi VI mendesak pemerintah agar memberikan langkah konkret dalam mengawasi keberadaan stok, distribusi, dan stabilisasi harga pangan dan bahan pokok.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah, dan panjang, terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Baca juga: Ratu Wulla Caleg DPR RI Mengundurkan Diri, Nasdem NTT Sebut Tak Tahu Alasannnya