Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Pedemo, Adian Napitupulu PDI-P: Soeharto Diturunkan, Mungkin Terulang Enggak?

Kompas.com - 20/03/2024, 09:26 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PDI-P sekaligus aktivis '98 Adian Napitupulu bercerita mengenai Presiden kedua Soeharto yang digulingkan oleh rakyat pada 1998. Adian bertanya apakah kejadian penggulingan presiden tersebut mungkin terjadi kembali atau tidak.

Hal tersebut Adian sampaikan saat menerima massa demo yang mendesak hak angket DPR dan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ruang Fraksi PDI-P, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024) malam.

Perwakilan massa demo berasal dari Banten Bersatu, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Gerakan Sipil, dan Forum Koordinasi Nasional.

Lalu, tampak pula tokoh dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yakni Ahmad Yani dan Marwan Batubara.

Baca juga: Tunggu Megawati, Adian: Hak Angket Itu Bukan Keputusan yang Diambil Tiba-tiba

Mulanya, Adian bertanya apakah pemilu di Indonesia pernah diulang atau tidak.

"Termasuk misalnya apakah pemilu bisa diulang, pelajari sejarah. Pernah enggak di Indonesia pemilu diulang?" tanya Adian ke sejumlah perwakilan massa demo.

"Pernah," jawab para pedemo.

"Pernah, '97 pemilu, '99 kembali diulang. Jadi kalau kita mau mencari jawaban, kita buka lagi sejarah itu. Pernah tidak kemudian pemilu diulang kembali, pernah, tahun berapa? 1999," tutur Adian.

Lalu, Adian kembali bertanya kepada perwakilan massa, apakah hak angket DPR pernah menjatuhkan presiden atau tidak.

Baca juga: Adian Sebut Keputusan Pengguliran Hak Angket Tinggal Tunggu Perintah Megawati

Adian mengingatkan bahwa sejarah sangat mungkin terjadi kembali di masa depan.

"Pernah tidak kemudian hak angket menjatuhkan presiden? Pernah enggak?" tanya Adian.

"Pernah," jawab pedemo.

"Kapan? Gus Dur. Tapi, pernah enggak kemudian hak angket tidak menjatuhkan siapa-siapa?Pernah. Artinya bahwa sejarah itu selalu berulang dari waktu ke waktu. Sehingga orang bilang satu-satunya yang kebenaran yang diajarkan pada sejarah manusia, manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Karena selalu berulang. Apakah mungkin terjadi pengulangan? Ya mungkin saja, secara historis pernah terjadi kok," tegas Adian.

Kemudian, Adian memberi contoh Soeharto yang baru dilantik pada Maret 1998, tetapi tidak lama kemudian diturunkan dari jabatannya.

Baca juga: Adian Napitupulu: Puan Tidak Pernah Tutup Mata Terhadap Hak Angket Pemilu

Dia kembali menyinggung mengenai sejarah yang mungkin terulang. Menurutnya, sejarah akan terulang, baik itu harus menunggu 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun.

"Kemudian, 11 Maret 98 Soeharto dilantik. 71 hari kemudian, 21 Mei diturunkan. Ia hanya dilantik 71 hari. Mungkin enggak terulang? Sejarah mengatakan pernah terjadi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com