Putin, Jokowi, dan Demokrasi Kita

VLADIMIR Vladimirovich Putin, politisi dan mantan intel Rusia yang akan berusia 72 tahun pada Oktober tahun ini, unggul dengan 87 persen suara dalam pemilihan Presiden Rusia tahun 2024, menurut data perhitungan suara yang diumumkan oleh Pusat Penelitian Opini Publik Rusia.

Posisi kedua dengan jarak yang sangat lebar diduduki oleh Nikolai Kharitonov dari Partai Komunis dengan 4,6 persen suara.

Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru memperoleh 4,2 persen suara dan Leonid Slutsky, Pemimpin LDPR (Partai Demokratik Liberal Rusia) memperoleh 3 persen suara. Sementara itu, sekitar 1,2 persen suara pada pemilu Rusia dinyatakan tidak sah.

Distribusi perolehan suara di pemilihan Rusia kali ini semakin mengundang tanya. Pemilihan yang diikuti oleh empat pasang calon, secara matematis, sulit untuk dimenangkan dengan angka yang sangat telak dalam sekali putaran. Namun politik di Rusia tentu tidak sama dengan di negara-negara demokrasi Barat.

Kegagalan transisi demokrasi di era mantan Presiden Rusia Boris Nikolayevich Yeltsin dan awal masa pemerintahan Vladimir Putin adalah pangkal perkaranya.

Secara ekonomi, gagalnya resep "shock therapy" ala Eropa Timur yang diterapkan di Rusia justru melahirkan sistem ekonomi yang sangat tidak sehat.

Privatisasi yang menjadi salah satu "obat" ala Washington Consensus justru melahirkan oligar-oligar baru di Rusia, yang menguasai berbagai bekas perusahaan negara peninggalan rezim komunis Uni Soviet.

Sebagai informasi, resep Washington Consensus adalah berupa kebijakan liberalisasi cepat, yang terdiri dari kebijakan liberalisasi harga-harga (penghapusan subsidi), privatisasi BUMN, deregulasi atau pelonggaran aturan-aturan ekonomi, debirokratisasi atau mengurangi peran pemerintah dalam bidang ekonomi, dan liberalisasi kurs mata uang (floating foreign exchange).

Kegagalan resep shock therapy tersebut tentu dipengaruhi faktor politik. Yeltsin yang sempat diandalkan oleh Amerika Serikat dalam melakukan liberalisasi ekonomi di Rusia justru bermain mata dengan para oligar.

Bahkan, Yeltsin mengandalkan barisan oligar untuk memuluskan eksistensi kekuasaannya selama hampir sepuluh tahun.

Dan dalam rangka penyelamatan politik (political escape) pula Yeltsin menggandeng Putin masuk ke pusat kekuasaan Rusia di Kremlin.

Keberhasilan Putin dalam menyelamatkan Anatoly Sobchak; mantan Wali Kota St. Petersburg sekaligus mentor Putin dalam politik, dari kasus korupsi, menarik perhatian Yeltsin yang kala itu merupakan Presiden Rusia.

Dengan kata lain, Putin melanjutkan pembelokan liberalisasi ekonomi politik Rusia yang telah dimulai oleh Yeltsin.

Putin berhasil memindahkan nyaris semua oligar-oligar yang berada di belakang Yeltsin menjadi pendukung setianya. Sementara oligar yang dianggap tak sejalan, satu persatu bisnis dan perusahaannya dipreteli dan pemiliknya diasingkan ke luar negeri.

Nah, dengan kondisi ekonomi politik demikian, tentu sudah bisa dibayangkan seperti apa realitas demokrasi di Rusia saat ini, yakni demokrasi prosedural berbasis oligarki.

Artinya, dengan menyubordinasi "nyaris" semua sumber daya dan kekuatan ekonomi yang ada di Rusia, maka tidak terdapat sedikitpun insentif, baik ekonomi maupun politik, bagi oposisi untuk lahir, "stand up" berkompetisi, apalagi melawan Putin.

Kondisi ekonomi di masa awal Putin berkuasa, yakni dari tahun 2000-2008, terbilang cukup baik secara makro. Ekonomi Rusia tumbuh "ciamik" dengan rata-rata 8 persen, walaupun sangat dominan bergantung kepada sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) Rusia yang sangat besar.

Karena kondisi ekonomi yang cukup baik tersebut, kekuasaan Putin juga berjalan baik lantaran didukung oleh kepuasan publik yang cukup tinggi. Namun situasi berbalik arah di tahun 2008, di mana Rusia sempat mengalami tekanan ekonomi sebagai imbas dari krisis finansial 2008.

Lalu menjelang tahun 2012, saat itu Putin menjabat sebagai Perdana Menteri, harga minyak dunia terjun bebas. Ekonomi Rusia diterjang penurunan drastis harga minyak dunia, yang memangkas pendapatan Rusia hampir setengahnya.