Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kosgoro Beri Dukungan ke Airlangga Hartarto untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Kompas.com - 18/03/2024, 12:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar, Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, bakal mendukung Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2024, Desember 2024.

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono mengatakan, dukungan itu sudah disampaikan secara lisan kepada Airlangga dalam pertemuan pengurus Partai Golkar di Bali, Jumat (15/3/2024).

"Pada pertemuan di Bali minggu lalu, kami sudah sampaikan ke Pak Airlangga akan dukungan Kosgoro 57 kepada beliau," kata Dave kepada Kompas.com, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Alasan MKGR Dukung Kembali Airlangga: Hattrick Pilkada, Pilpres dan Pemilu

Dave beralasan, Airlangga sukses mendongkrak perolehan suara Golkar pada Pemilu 2024 serta berkinerja dengan baik dalam jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Ia menyebutkan, dukungan resmi Kosgoro terhadap pencalonan Airlangga akan disampaikan secara tertulis dan terbuka.

"Munas kan masih bulan Desember, masih panjang, dan ada sejumlah agenda-agenda politik nasional dan daerah yang harus diselesaikan," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Lebih lanjut, Dave tidak mau berkomentar banyak soal isu yang menyebut Presiden Joko Widodo dan putranya, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, akan maju sebagai calon ketua umum Golkar.

Baca juga: Golkar Minta Jatah 5 Menteri, Gerindra: Jangankan 5, kalau Kerjanya Maksimal Bisa Lebih

"Saya hanya dengar (isu itu) dari media, tidak pernah mendapat info langusng," kata dia.

Adapun Golkar menjadwalkan musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum akan digelar pada Desember 2024.

Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo mengungkapkan ada empat kader yang masuk bursa calon ketua umum, yakni Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan dirinya sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com