Salin Artikel

Kosgoro Beri Dukungan ke Airlangga Hartarto untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar, Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, bakal mendukung Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2024, Desember 2024.

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono mengatakan, dukungan itu sudah disampaikan secara lisan kepada Airlangga dalam pertemuan pengurus Partai Golkar di Bali, Jumat (15/3/2024).

"Pada pertemuan di Bali minggu lalu, kami sudah sampaikan ke Pak Airlangga akan dukungan Kosgoro 57 kepada beliau," kata Dave kepada Kompas.com, Senin (18/3/2024).

Dave beralasan, Airlangga sukses mendongkrak perolehan suara Golkar pada Pemilu 2024 serta berkinerja dengan baik dalam jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Ia menyebutkan, dukungan resmi Kosgoro terhadap pencalonan Airlangga akan disampaikan secara tertulis dan terbuka.

"Munas kan masih bulan Desember, masih panjang, dan ada sejumlah agenda-agenda politik nasional dan daerah yang harus diselesaikan," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Lebih lanjut, Dave tidak mau berkomentar banyak soal isu yang menyebut Presiden Joko Widodo dan putranya, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, akan maju sebagai calon ketua umum Golkar.

"Saya hanya dengar (isu itu) dari media, tidak pernah mendapat info langusng," kata dia.

Adapun Golkar menjadwalkan musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum akan digelar pada Desember 2024.

Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo mengungkapkan ada empat kader yang masuk bursa calon ketua umum, yakni Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan dirinya sendiri.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/12003331/kosgoro-beri-dukungan-ke-airlangga-hartarto-untuk-jadi-ketum-golkar-lagi

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke