Jokowi Dinilai Sulit Pimpin Koalisi Besar karena Bukan Ketum Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar politik Ikrar Nusa Bakti mempertanyakan wacana menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai ketua dalam koalisi besar pendukung pemerintahan mendatang.

Menurut Ikrar, wacana membentuk koalisi besar harusnya berasal dari presiden yang diusung oleh koalisi tersebut, dalam hal ini Prabowo Subianto, bukan tiba-tiba menyodorkan nama Jokowi sebagai pemimpin koalisi.

Selain itu, menurut Ikrar, sulit bagi Jokowi memimpin koalisi karena ia bukan ketua umum partai politik. 

"Ketua koalisi itu kan pada masa itu digagas oleh presiden, pertanyaan saya apakah Prabowo memang menggagas adanya koalisi besar itu?" kata Ikrar dalam sebuah acara diskusi, Sabtu (16/3/2024).

Baca juga: Mahfud: Koalisi Besar Tidak Menutup Peluang Oposisi

Ikrar menuturkan, koalisi besar pernah terbentuk di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) demi menjaga kekompakan partai-partai politik pengusugnya.

Ketika itu, SBY membentuk koalisi besar karena ada beberapa partai politik pendukungnya yang justru bersuara miring.

"SBY melihat ini partai-partai koalisi yang mendukung SBY pada saat itu kadang-kaden bandel juga, di parlemen masih bersuara-suara nyinyir. Makanya kemudian ketua umum Partai Golkar pada saat itu, Aburizal Bakrie, diangkat oleh SBY diangkat menjadi ketua koalisi," ujar Ikrar.

Sementara itu, ia juga mempertanyakan peran yang akan diemban Jokowi bila menjadi pemimpin koalisi besar nanti.

Ikrar menilai, mustahil koalisi besar dipimpin oleh sosok yang tidak berstatus sebagai ketua umum partai politik seperti Jokowi.

Baca juga: Skenario Koalisi Besar Diprediksi Tak Berumur Panjang jika Terwujud

"Anda lihat juga kalau dia akan menjadi pemimpin dari koalisi politik tersebut, kemudian posisi dia apa? Maksud saya, kalau dia menjadi ketua, dia harus ketua partai, enggak mungkin lah ujug-ujug," kata dia.

Oleh sebab itu, Ikrar menilai tidak mungkin Jokowi bakal memimpin koalisi besar, apalagi bila koalisi itu akan dipermanenkan demi mencapai target Indonesia emas pada 2045.

Wacana membentuk koalisi besar pertama kali digaungkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.

Grace mengatakan, partainya mengusulkan agar Jokowi memimpin koalisi partai-partai politik yang punya kesamaan visi dalam mewujudkan Indonesia emas.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, Minggu (10/3/2024).

Baca juga: Ada Wacana Bentuk Koalisi Besar, Pengamat: Kita Kok Mau Niru Malaysia?

Grace berpandangan, Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik.

Ia menilai, tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.

"Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," kata Grace.