Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Wacana Bentuk Koalisi Besar, Pengamat: Kita Kok Mau Niru Malaysia?

Kompas.com - 16/03/2024, 11:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan, partai politik di Indonesia semestinya tidak perlu membentuk koalisi besar yang menyerupai Barisan Nasional di Malaysia.

"(Ada wacana) ingin mengusulkan Jokowi itu bisa menjadi ketua koalisi besar, Barisan Nasional, saya bilang ini kita orang Indonesia kok mau niru Malaysia dengan Barisan Nasional?" kata Ikrar dalam sebuah acara diskusi, Sabtu (16/3/2024).

Ikrar menuturkan, Barisan Nasional dibentuk di Malaysia karena negara tersebut terdiri dari 3 etnis besar yang berbeda yakni Melayu, India, dan Tionghoa.

Baca juga: PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi, Berada di Atas Partai Politik

Barisan Nasional itu kemudian menyatukan partai-partai politik yang menaungi 3 etnis besar tersebut.

Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak menerapkan pembagian etnis ataupun ras.

Ia menyebutkan, masyarakat Indonesia tidak melihat seseorang berdasarkan latar belakang etnis maupun ras mereka.

"Jadi adalah salah besar kalau kita akan membangun koalisi politik seperti yang dilakukan Malaysia melalui Barisan Nasional," ujar Ikrar.


Wacana membentuk koalisi besar pertama kali digaungkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.

Grace mengatakan, partainya mengusulkan agar Jokowi memimpin koalisi partai-partai politik yang punya kesamaan visi dalam mewujudkan Indonesia emas.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, Minggu (10/3/2024).

Baca juga: Mahfud: Koalisi Besar Tidak Menutup Peluang Oposisi

Grace berpandangan, Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik.

Ia menilai, tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.

"Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," kata Grace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com