Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketimbang Tunggu PDI-P, Parpol Koalisi Perubahan Mulai Pikirkan Ajukan Hak Angket

Kompas.com - 15/03/2024, 22:15 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tiga partai politik (parpol) Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan untuk mengusulkan hak angket DPR RI sendiri.

Menurutnya, langkah itu tengah dipikirkan ketimbang terlalu lama menunggu langkah konkret dari PDI-P.

“Kalau tunggu-tungguan begini enggak akan mulai, para sekjen akan ajukan usul ke pimpinan bagaimana kalau kita mulai dari tiga partai ini,” ujar Hermawi di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Mardiono Bilang Sikap PDI-P dan PPP soal Hak Angket Bisa Berbeda

Meski begitu, wacana itu masih bersifat usulan karena masing-masing perlu menyampaikan lebih dulu pada ketua umumnya masing-masing.

“Iya (tunggu persetujuan pimpinan masing-masing parpol), (nanti disampaikan) minggu depan, kami bertemu lagi toh,” sebutnya.

Sebab, jika hanya untuk memenuhi syarat pengusulan hak angket untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR RI, dengan tanda tangan 25 anggota DPR RI dari dua fraksi, tiga parpol Koalisi Perubahan saja sudah mencukupi.

Baca juga: PPP Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, Mardiono: Wasit Belum Bunyikan Peluit Panjang

Nantinya, jika ide itu disetujui, Nasdem berharap menemukan kesamaan pandang dengan PDI-P saat pembahasan di rapat paripurna.

“Kita berharap alternatif pertamanya pengusulan bersama-sama, pengusulan lima partai, PDI-P, PPP, Nasdem, PKS, PKB. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa,” ucapnya.

“Tiga kita (dari Koalisi Perubahan) usul, tapi di paripurna kita bertemu. Kalau enggak ya sia-sia kerja kita,” imbuh dia.

Diketahui sampai saat ini PDI-P belum melakukan langkah konkrit di DPR RI soal wacana usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: Mardiono Angkat Bicara soal Sikap PPP Terkait Hak Angket

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menyebutkan, belum ada sikap resmi dari Fraksi PDI-P.

Baginya, sebelum membahas teknis dan substansi hak angket, yang terpenting adalah tiga fraksi Koalisi Perubahan bisa berkomunikasi lebih dulu dengan Fraksi PDI-P untuk menyamakan persepsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com