Ke Usman Hamid, Komnas HAM Tanya soal Penyerahan Dokumen TPF Munir ke SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanyakan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib ke Eks Anggota TPF Munir, Usman Hamid.

Usman mengatakan, dalam pemeriksaan, Tim Adhoc Komnas HAM untuk Kasus Munir menanyakan apakah yakin telah memberikan dokumen tersebut langsung kepada Presiden saat itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Proses penyerahan berkas TPF yang dikabarkan hilang, saya ditanya lagi, apakah benar waktu itu sudah diserahkan? Saya bilang sudah," kata Usman saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jumat (15/3/2024).

Usman mengatakan, keterangannya diperkuat dengan pernyataan Presiden SBY yang pernah menggelar konferensi pers pada 2016.

"Justru (fakta penyerahan) lebih mudah sekarang (ditelusuri), Pak SBY bersama para Menterinya pernah menggelar konferensi pers dan mengakui dokumen itu pernah diterima," ucap Usman.

Ia juga mengatakan, SBY bahkan tak hanya mengaku menerima dokumen TPF, tapi menerangkan telah memberikan salinan kepada pejabat terkait seperti Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretaris Kabinet.

Baca juga: Istri Munir: 17 Tahun Aksi Kamisan, Hal yang Memprihatikan

Selain itu, Usman mengaku ditanya soal penyelidikan apa saja yang telah dilakukan TPF untuk mengungkap fakta pembunuhan Munir Said Thalib.

Ia mengaku telah banyak melakukan penyelidikan, mulai dari lingkungan Imigrasi, kemudian memeriksa pengelola bandara Angkasa Pura hingga memanggil para petinggi Badan Intelijen Negara (BIN).

"Nah seputar itu, lalu ada penggalian fakta tentang peran Pollycarpus, lalu peran orang lain di TKP, atau orang lain yang dilakukan dalam perencanaan pembunuhan Munir," kata dia.

Usman juga ditanya terkait alasan TPF itu untuk melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan Munir, termasuk melacak percakapan nomor telepon para terduga pelaku yang sempat diseret ke meja hijau.

Baca juga: Memori Diskusi Munir dan Buruh yang Berujung Denda Rp 28.000

Komnas HAM memanggil Usman Hamid dan istri Almarhum Munir, Suciwati sebagai saksi untuk menentukan apakah kasus pembunuhan Munir dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak.

Pemeriksaan ini sebagai salah satu harapan titik terang kasus pembunuhan Munir sejak Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat pada 20 September 2022.

Warisan dari komisioner Komnas HAM terdahulu ini dilanjutkan dan saat ini memasuki tahap pemeriksaan para saksi.

KASUM menilai, kasus pembunuhan Munir layak disebut sebagai pelanggaran HAM berat karena melibatkan aparat negara dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura.

Baca juga: Komnas HAM Belum Satu Suara Soal Kasus Munir Masuk Kejahatan HAM Berat