Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Belum Satu Suara Soal Kasus Munir Masuk Kejahatan HAM Berat

Kompas.com - 07/09/2023, 21:05 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terbelah dalam penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib.

Hal itu diungkapkan anggota Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) yang juga Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid saat ditemui usai mendengar penjelasan Komnas HAM terkait progres penyelidikan kasus Munir, Kamis (7/9/2023).

Usman mengatakan, dalam ruang mediasi yang dihadiri istri Munir, Suciwati, Komnas HAM mengutus dua komisionernya yakni Hari Kurniawan dan Anis Hidayah.

Informasi yang diterima Kompas.com, dua komisioner inilah yang tersisa di Kantor Komnas HAM saat aksi peringatan 19 tahun terbunuhnya Munir di depan Kantor Komnas HAM.

Baca juga: Tak Beri Kepastian, 2 Komisioner Komnas HAM Diteriaki Massa Aksi Kasus Munir

Usman kemudian menyebut, ada perbedaan penjelasan dari kedua komisioner tersebut.

"Cak Wawa (panggilan akrab Hari Kurniawan) menjelaskan bahwa sejauh ini sudah menyimpulkan bahwa ini pelanggaran HAM berat," kata Usman.

"Tapi Mbak Anis bilang belum dan ini baru penyelidikan pro justitia dan kita (Komnas HAM) belum bisa memberitahukan langkah-langkah proses ini kepada siapapun," sambung dia.

Perbedaan pandangan tersebut dinilai cukup aneh karena sebagai komisioner, seharusnya bisa memberikan pandangan yang sama jika benar penyelidikan sedang berjalan.

Selain itu, Usman juga menilai tak seharusnya Komnas HAM menutup proses penyelidikan kepada publik, terlebih pada langkah-langkah yang diambil Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan seperti pemanggilan saksi atau kunjungan ke tempat peristiwa pelanggaran HAM terjadi.

Baca juga: Munir dan Penghargaan yang Membuatnya Ketakutan

Alasan akan ada gangguan jika proses penyelidikan dipublikasikan adalah alasan yang bisa dibantah dengan meminta koordinasi dan pengaman lebih besar kepada kepolisian.

"Betul memang suka ada gangguan, saya sendiri pernah terlibat sebagai penyelidik dalam Komnas HAM yang dahulu, dan gangguan-gangguan itu berupa demonstrasi melempar batu atau merusak kaca, melakukan tindakan kekerasan, tapi itu sebenarnya tugas kepolisian dan meningkatkan keamanan, bukan mengubah proses penyeliidikan menjadi tertutup," katanya.

Usman kemudian menyebutkan dalil proses penyelidikan Komnas HAM yang harus dibuka sesuai dengan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Jadi dalam penyelidikan Komnas HAM harus menghormati azas praduga tak bersalah dengan menjaga kerahasaiaan sejauh menyangkut nama-nama yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang diselidik, di luar itu prosesnya masih transparan," imbuh dia.

 

Peristiwa pembunuhan Munir

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura.

Pemberitaan Harian Kompas 8 September 2004 menyebutkan, Munir meninggal sekitar dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda, pukul 08.10 waktu setempat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com