Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau RSUD Sibuhuan, Jokowi Sebut Dokter Spesialis Cukup tapi Alat Medis Perlu Ditambah

Kompas.com - 15/03/2024, 15:13 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (15/3/2024).

Dalam peninjauan, Kepala Negara melihat proses pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jokowi pun menyebut, pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD tersebut sudah baik.

“Saya ingin memastikan pelayanan rumah sakit di sini baik, dan saya lihat tadi di pendaftaran BPJS semuanya berjalan cepat,” ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat.

Baca juga: Kunker Hari Kedua, Jokowi Tinjau RSUD hingga Serahkan Bantuan Pangan

Jokowi mengatakan, RSUD Sibuhuan memiliki 17 dokter spesialis. Jumlah itu sudah melampaui standar tujuh dokter spesialis di RSUD.

Namun, dia mengidentifikasi beberapa kekurangan, seperti perlunya penambahan peralatan medis termasuk CT scan, mammografi, fasilitas kemoterapi, serta peningkatan kapasitas gedung dan ruangan.

“Ini yang akan kita perbaiki, kita bangun, kita intervensi. Saya kira bagus lah,” kata Jokowi.

Di sisi lain, dia menilai perlunya penambahan dokter spesialis jantung dan stroke. Penambahan ini, menurut Jokowi, akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Cegah Peningkatan Kasus Saat Musim Hujan, RSUD Tamansari Jakbar Buka Layanan Vaksin DBD

Di kesempatan yang sama, sejumlah pasien pengguna BPJS Kesehatan mengaku puas terhadap layanan BPJS yang lebih efisien berkat sistem daring.

Di antaranya adalah Indah Simanjuntak dan Agnes Situmorang yang berbagi pengalaman tentang proses rujukan yang cepat dari puskesmas ke RSUD.

Mereka menekankan bahwa layanan BPJS sangat membantu, terutama dalam hal biaya kesehatan.

“Misalkan kalau kita bandingkan berobat ke swasta ya lebih mahal biayanya. Sementara pelayanannya tetap sama, tidak dibeda-bedakan. Tetap dapat obat yang bagus, dapat dokter yang bagus, jadi sama saja. Sangat membantu,” ujar keduanya.

Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, dan Pj Bupati Padang Lawas Edy Junaedi.

Baca juga: Bivitri Sebut Jokowi Lakukan Praktik Legalisme Otokritik, Membunuh Suara Rakyat, DPR, KPK, dan MK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com