Salin Artikel

Tinjau RSUD Sibuhuan, Jokowi Sebut Dokter Spesialis Cukup tapi Alat Medis Perlu Ditambah

Dalam peninjauan, Kepala Negara melihat proses pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jokowi pun menyebut, pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD tersebut sudah baik.

“Saya ingin memastikan pelayanan rumah sakit di sini baik, dan saya lihat tadi di pendaftaran BPJS semuanya berjalan cepat,” ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat.

Jokowi mengatakan, RSUD Sibuhuan memiliki 17 dokter spesialis. Jumlah itu sudah melampaui standar tujuh dokter spesialis di RSUD.

Namun, dia mengidentifikasi beberapa kekurangan, seperti perlunya penambahan peralatan medis termasuk CT scan, mammografi, fasilitas kemoterapi, serta peningkatan kapasitas gedung dan ruangan.

“Ini yang akan kita perbaiki, kita bangun, kita intervensi. Saya kira bagus lah,” kata Jokowi.

Di sisi lain, dia menilai perlunya penambahan dokter spesialis jantung dan stroke. Penambahan ini, menurut Jokowi, akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Di kesempatan yang sama, sejumlah pasien pengguna BPJS Kesehatan mengaku puas terhadap layanan BPJS yang lebih efisien berkat sistem daring.

Di antaranya adalah Indah Simanjuntak dan Agnes Situmorang yang berbagi pengalaman tentang proses rujukan yang cepat dari puskesmas ke RSUD.

Mereka menekankan bahwa layanan BPJS sangat membantu, terutama dalam hal biaya kesehatan.

“Misalkan kalau kita bandingkan berobat ke swasta ya lebih mahal biayanya. Sementara pelayanannya tetap sama, tidak dibeda-bedakan. Tetap dapat obat yang bagus, dapat dokter yang bagus, jadi sama saja. Sangat membantu,” ujar keduanya.

Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, dan Pj Bupati Padang Lawas Edy Junaedi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/15/15131941/tinjau-rsud-sibuhuan-jokowi-sebut-dokter-spesialis-cukup-tapi-alat-medis

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke