Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLHK Turunkan Penembak Bius untuk Tangani Konflik Harimau dan Masyarakat di Lampung

Kompas.com - 15/03/2024, 01:00 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerjunkan sejumlah penembak bius untuk menangani konflik antara warga dan harimau di Lampung Barat.

Menurutnya, langkah itu mesti ditempuh agar tak ada lagi serangan harimau pada masyarakat sekitar.

“Sekarang kita menurunkan tim, termasuk penembak-penembak bius,” ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Kantor KLHK, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Tim Rescue Taman Safari Siapkan Kandang Jebak Alami Tangkap Harimau di Lampung

Ia menyebutkan, ada satuan tugas khusus yang bakal menangani persoalan tersebut.

Nantinya, harimau yang tertangkap bakal diamankan oleh KLHK.

“Jadi ya memang harus dilokalisir, harus dicari, harus diambil,” sebut dia.

Diketahui sejumlah warga yang geram karena serangan harimau akhirnya membakar kantor Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Lampung Barat, Senin (11/3/2024) sore.

Baca juga: Teror Harimau Terkam Warga Lampung Barat, Tim Rescue dari Taman Safari Diturunkan

Tindakan itu dipicu serangan harimau yang menyebabkan tiga korban warga sekitar.

Dua warga, Gunarso (47) dan Sahri (28) meninggal dunia akibat serangan itu. Sedangkan Samanan (44) selamat meski mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Serangan harimau pada warga itu terjadi pada 8 Februari, 21 Februari, dan 11 Maret 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com