Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Basuki Ungkap Jokowi Terima Keluhan Investor IKN soal Lahan

Kompas.com - 13/03/2024, 15:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo mendapat keluhan dari para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait lahan.

Hal itu diungkapkannya usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Istana Negara, Rabu (13/3/2024).

Untuk menangani masalah itu, Kepala Negara lalu mengarahkan dua hal kepada otorita dan menteri terkait.

Baca juga: Sebut Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil, Basuki: Bahkan Pak Luhut Bilang Kok Kecil?

"Ada dua hal yang diarahkan oleh Bapak Presiden, khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi dan percepatan investasi karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang kecepatan investasi di IKN. Arahannya beliau ada dua," kata Basuki saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Arahan pertama, mempersiapkan penanggung jawab (person in charge/PIC) untuk setiap investor.

Tugas para PIC ini adalah berkomunikasi untuk menangani permasalahan investor saat membenamkan dana di ibu kota negara baru tersebut.

Pengadaan PIC ini kata Basuki, juga merupakan saran menteri investasi yang kerap menangani masalah investor saat berinvestasi di Indonesia.


"Jadi apakah satu PIC untuk satu investor, apakah satu PIC untuk 5 investor, atau 1 PIC untuk 10 investor, sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN," beber Basuki.

Baca juga: Status Jakarta sebagai Ibu Kota Akan Dicabut, Warga: Kalau Ada Konser di IKN, Semoga Tiket Pesawatnya Murah

Kedua, mempercepat penetapan status lahan untuk para investor. Arahan kedua ini juga telah disepakati oleh Jokowi dan menteri investasi dalam rapat hari ini.

"Tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otorita asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan. Dua hal itu yang diarahkan beliau dan beliau akan memonitor ini ke depannya," jelas Basuki.

Sebagai informasi, pembangunan IKN sudah sampai pada peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap kelima dengan total Rp 49,6 triliun.

Baca juga: Rumah Dinasnya Jadi, Menteri Basuki Siap Pindah ke IKN Juli 2024

Sementara hingga groundbreaking keempat yang dilaksanakan pada Januari 2024, realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 47,5 triliun.

Adapun investasi yang berasal hanya dari investor swasta hampir menyentuh Rp 36 triliun, atau tepatnya Rp 35,9 triliun. Sementara, realisasi investasi yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 41,4 triliun.

Pada tahun 2024 ini, OIKN menargetkan bisa meraih investasi swasta dan publik sebesar Rp 100 triliun baik dari investasi publik maupun swasta. Investasi publik bisa berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga lembaga non-pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com