Hal itu diungkapkannya usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Istana Negara, Rabu (13/3/2024).
Untuk menangani masalah itu, Kepala Negara lalu mengarahkan dua hal kepada otorita dan menteri terkait.
"Ada dua hal yang diarahkan oleh Bapak Presiden, khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi dan percepatan investasi karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang kecepatan investasi di IKN. Arahannya beliau ada dua," kata Basuki saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Arahan pertama, mempersiapkan penanggung jawab (person in charge/PIC) untuk setiap investor.
Tugas para PIC ini adalah berkomunikasi untuk menangani permasalahan investor saat membenamkan dana di ibu kota negara baru tersebut.
Pengadaan PIC ini kata Basuki, juga merupakan saran menteri investasi yang kerap menangani masalah investor saat berinvestasi di Indonesia.
Kedua, mempercepat penetapan status lahan untuk para investor. Arahan kedua ini juga telah disepakati oleh Jokowi dan menteri investasi dalam rapat hari ini.
"Tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otorita asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan. Dua hal itu yang diarahkan beliau dan beliau akan memonitor ini ke depannya," jelas Basuki.
Sebagai informasi, pembangunan IKN sudah sampai pada peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap kelima dengan total Rp 49,6 triliun.
Sementara hingga groundbreaking keempat yang dilaksanakan pada Januari 2024, realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 47,5 triliun.
Adapun investasi yang berasal hanya dari investor swasta hampir menyentuh Rp 36 triliun, atau tepatnya Rp 35,9 triliun. Sementara, realisasi investasi yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 41,4 triliun.
Pada tahun 2024 ini, OIKN menargetkan bisa meraih investasi swasta dan publik sebesar Rp 100 triliun baik dari investasi publik maupun swasta. Investasi publik bisa berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga lembaga non-pemerintah.
https://nasional.kompas.com/read/2024/03/13/15000481/menteri-basuki-ungkap-jokowi-terima-keluhan-investor-ikn-soal-lahan