Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Suara PSI "Meledak" | AHY Tolak Hak Angket

Kompas.com - 10/03/2024, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada proses penghitungan suara Pemilu 2024 masih menjadi sorotan pembaca.

Opini tentang peningkatan suara PSI menjadi artikel terpopuler pada Sabtu (9/3/2024).

Masih dari dunia politik, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan mereka tetap menolak wacana hak angket terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Minta Kadernya Tak Ragu Sampaikan Posisi Demokrat, AHY: Kalau Ada yang Nyinyir Biasa

1. Suara PSI Tiba-tiba "Meledak", Menyala Abangku...

Ada baiknya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta juga diusulkan masuk dalam nominasi “tujuh keajaiban dunia”.

Betapa tidak, KPU dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik disingkat Sirekap kini dituding berbagai kalangan sebagai sumber “keajaiban” melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Padahal, awal dikenalkannya Sirekap di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 begitu mulia, yakni aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk menyajikan hasil penghitungan suara dan memfasilitasi proses rekapitulasi hasil Pemilu.

Menjadi “terhina” ketika Sirekap tanpa disadari memiliki begitu banyak celah kerawanan yang bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Baca juga: Laporkan Ganjar ke KPK, Ketua IPW: Tak Ada Kaitannya dengan PSI

Ketika keberatan dan protes dilancarkan berbagai pihak, KPU akhirnya “baru sadar” kalau memang Sirekap bermasalah.

KPU pun tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sirekap di situs pemilu2024.kpu.go.id per tanggal 6 Maret 2024 lalu.

KPU berdalih, tingginya tingkat kekeliruan pembacaan Sirekap terhadap formulir model C menyebabkan data perolehan suara tidak sesuai dengan hasil di tempat pemungutan suara (TPS) dan menimbulkan kesalahpahaman publik.

Adapun formulir model C merupakan catatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS saat pemilu.

Baca juga: KPU: PDI-P Laporkan Dana Kampanye Terbanyak, PSI Ketiga

Formulir itu memuat data perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), partai politik, dan calon anggota legislatif (Caleg).

Pada saat KPU menghentikan penayangan grafik dan diagram rekapitulasi, di ranah publik tengah “ramai” digunjingkan raihan suara PSI yang melonjak drastis.

 

2. Mahfud Sebut Naskah Akademik Hak Angket Sudah Disiapkan, AHY: Kami Menolak

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyatakan pihaknya menolak usulan penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, AHY menganggap tidak ada kecurangan yang terjadi, terutama pada pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kami menolak tegas, karena bagi kami tidak ada urgensinya atau pemilu sudah kita jalankan, alhamdulillah berjalan dengan aman, damai. Kalau ada kurang sana-sini, ya wajar,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: AHY minta Kader Demokrat Bantu Jokowi Soft Landing Akhiri Pemerintahan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Dia juga mengatakan, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sampai hari ini telah unggul cukup jauh dibandingkan dua paslon lainnya.

Bahkan, AHY menegaskan keunggulan itu tak hanya berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei, tetapi penghitungan langsung yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com