Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Mulai Rekapitulasi Suara Nasional Tingkat Provinsi dari DIY, Gorontalo, dan Kalteng

Kompas.com - 09/03/2024, 13:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memulai pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tingkat nasional pada Sabtu (9/3/2024).

Rekapitulasi pada Sabtu dipimpin oleh Ketua Umum KPU RI, Hasyim Asy'ari yang didampingi Komisioner KPU RI August Mellaz di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun untuk sesi pertama, rekapitulasi suara tingkat nasional dimulai dengan membacakan hasil perolehan suara pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Setelah itu, akan dilanjutkan dengan membacakan hasil perolehan suara dari pilpres dan pileg untuk Provinsi Gorontalo dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Hari ini kebetulan perdana untuk rekapitulasi penghitungan suara provinsi, jadi tadi sudah diawali dengan provsini DIY. Kemudian, direncanakan Gorontalo dan Kalteng," ujar Komisioner KPU August Mellaz di Kantor KPU, Sabtu.

Baca juga: Rekapitulasi Suara KPU: Prabowo-Gibran Menang di DIY, Disusul Ganjar-Mahfud

Dia menjelaskan setelah rekapitulasi untuk DIY, KPU melakukan jeda hingga pukul 13.00 WIB.

Setelahnya, akan dilanjutkan dengan rekapitulasi untuk Provinsi Gorontalo dan disusul dengan Provinsi Kalteng.

August mengatakan, rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional ini akan digelar hingga 20 Maret mendatang.

Dia lantas mengungkapkan, KPU sangat mengapresiasi kerja dari KPU provinsi, kabupaten/kota terkait penghitungan suara hasil pemilu. Sebab, proses penghitungan suara secara berjenjang dan terbuka sejauh ini bisa berjalan lancar.

"Kemudian catatan keberatan, catatan kejadian khusus, dan kemudian kalau ada masalah gimana penelusuran dilakukan dan itu dilakukan secara terbuka," kata August Mellaz.

"Jadi publik secara luas bisa melihat bagaiamana proses-proses yang dilakukan pada saat rekapitulasi secara berjenjang itu berlangsung," ujarnya lagi.

Baca juga: KPU Bantah Kunci Suara Ganjar-Mahfud Maksimal 17 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com