Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Arus Mudik 2024 Diprediksi Melonjak 70 Persen, Fahira Idris: Skema 4K Tolong Dikuatkan

Kompas.com - 08/03/2024, 18:14 WIB
Nethania Simanjuntak,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Fahira Idris mengapresiasi perencanaan dan persiapan matang untuk menyambut arus mudik Lebaran 2024.

Menurutnya, persiapan yang telah dicanangkan dari jauh hari menjadi salah satu kunci kelancaran arus mudik yang tahun ini diprediksi melonjak hingga 70 persen.

Dia pun yakin bahwa penanganan arus mudik Lebaran tahun ini akan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Kuncinya, adalah penerapan skema 4K.

"Skema 4K, yaitu kesiapan dan kesediaan infrastruktur jalan, kesiapan manajemen lalu lintas, kesiapan regulasi, dan kesiapan koordinasi dan kolaborasi, tolong untuk semakin dikuatkan," ujar Fahira Idris dalam keterangan persnya, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: DPD Revisi UU Administrasi Pemerintahan, Fahira Idris: Supaya Partisipasi Publik Lebih Efektif

Sebagai informasi, menjelang Lebaran 2024, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya lewat rapat koordinasi (rakor) antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan stakeholder terkait, termasuk dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jasa Raharja, dan Badan Pengatur Jalan Tol di Jakarta.

Melihat arus mudik Lebaran 2023, Fahira mengatakan, kesiapan dan kesediaan infrastruktur jalan, baik jalan umum maupun tol, sudah cukup baik. Kondisi infrastruktur jalan yang baik dinilainya sebagai faktor penting bagi kelancaran arus mudik.

“Sedangkan untuk kesiapan manajemen lalu lintas dari kepolisian, idealnya akan diimplementasikan dan diperkuat lagi untuk arus mudik tahun ini. Terbukti, dari dimulainya sistem satu arah, contra flow, ganjil genap, hingga pembatasan kendaraan pengangkut logistik sudah berhasil dalam kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2023,” ujar Fahira.

Ia turut menyoroti soal kesiapan regulasi, terutama terkait kebijakan cuti bersama seperti yang diterapkan pada mudik Lebaran 2023. Menurutnya, kebijakan yang memajukan dan memperpanjang cuti bersama juga efektif untuk mengurai kemacetan, baik saat arus mudik maupun balik.

Baca juga: Strategi Korlantas Hadapi Kemacetan Arus Mudik Lebaran

Oleh karena itu, Fahira meminta koordinasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan tugas serta kewenangannya masing-masing.

"Tidak terkecuali pemudik yang diharapkan bisa tertib, disiplin, patuh terhadap petunjuk petugas di lapangan, dan selalu update informasi soal arus mudik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com