Salin Artikel

Arus Mudik 2024 Diprediksi Melonjak 70 Persen, Fahira Idris: Skema 4K Tolong Dikuatkan

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Fahira Idris mengapresiasi perencanaan dan persiapan matang untuk menyambut arus mudik Lebaran 2024.

Menurutnya, persiapan yang telah dicanangkan dari jauh hari menjadi salah satu kunci kelancaran arus mudik yang tahun ini diprediksi melonjak hingga 70 persen.

Dia pun yakin bahwa penanganan arus mudik Lebaran tahun ini akan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Kuncinya, adalah penerapan skema 4K.

"Skema 4K, yaitu kesiapan dan kesediaan infrastruktur jalan, kesiapan manajemen lalu lintas, kesiapan regulasi, dan kesiapan koordinasi dan kolaborasi, tolong untuk semakin dikuatkan," ujar Fahira Idris dalam keterangan persnya, Jumat (8/3/2024).

Sebagai informasi, menjelang Lebaran 2024, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya lewat rapat koordinasi (rakor) antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan stakeholder terkait, termasuk dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jasa Raharja, dan Badan Pengatur Jalan Tol di Jakarta.

Melihat arus mudik Lebaran 2023, Fahira mengatakan, kesiapan dan kesediaan infrastruktur jalan, baik jalan umum maupun tol, sudah cukup baik. Kondisi infrastruktur jalan yang baik dinilainya sebagai faktor penting bagi kelancaran arus mudik.

“Sedangkan untuk kesiapan manajemen lalu lintas dari kepolisian, idealnya akan diimplementasikan dan diperkuat lagi untuk arus mudik tahun ini. Terbukti, dari dimulainya sistem satu arah, contra flow, ganjil genap, hingga pembatasan kendaraan pengangkut logistik sudah berhasil dalam kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2023,” ujar Fahira.

Ia turut menyoroti soal kesiapan regulasi, terutama terkait kebijakan cuti bersama seperti yang diterapkan pada mudik Lebaran 2023. Menurutnya, kebijakan yang memajukan dan memperpanjang cuti bersama juga efektif untuk mengurai kemacetan, baik saat arus mudik maupun balik.

Oleh karena itu, Fahira meminta koordinasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan tugas serta kewenangannya masing-masing.

"Tidak terkecuali pemudik yang diharapkan bisa tertib, disiplin, patuh terhadap petunjuk petugas di lapangan, dan selalu update informasi soal arus mudik," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/08/18140241/arus-mudik-2024-diprediksi-melonjak-70-persen-fahira-idris-skema-4k-tolong

Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke