Elite Gerindra Sebut Belum Ada Anggota DPR Keliling Cari Tanda Tangan Dukung Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, belum ada keseriusan di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, Habiburokhman belum melihat ada anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya.

"Itu saya enggak lihat. Kalau dulu saya lihat ada teman, kawan, sahabat ,saya tahulah 'Mister M' keliling bawa ini ke mana-mana minta tanda tangan, sekarang saya tidak melihat," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Baca juga: Hak Angket Diragukan Terealisasi, Jusuf Kalla: Belum Apa-apa Sudah Ragu

Wakil ketua Komisi III DPR ini juga mengeklaim bahwa sebagian besar anggota DPR beranggapan Pemilu 2024 sudah selesai dan menghormati hasil pemilu yang sudah keluar versi hitung cepatnya.

"Kalau proses pemilu sepertinya semangat teman-teman menghormati, sebagian besar teman-teman, ya sudahlah untuk pemilu sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu," kata dia.

Habiburokhman mengatakan, anggota dewan juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya.

Ia menyebutkan, tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa delapan bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang masih menumpuk.

Siswa waktu tersebut juga bisa digunakan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPR, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: JK Sebut Hak Angket Bisa Hilangkan Curiga dan Muluskan Pemerintahan Berikutnya

"Jadi bisa saja enggak perlu hak angket tetapi dibahas di raker-raker bidang pengawasan, Komisi misalnya rapat dengan KPU-Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum, tetap saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan," kata Habiburokhman.

Wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pertama kali diangkat oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan, menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Gayung bersambut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket.

Baca juga: Ajak Parpol Pengusung Paslon 02 Dukung Hak Angket, Nasdem: Untuk Legitimasi Kemenangan Hasil Quick Count

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pada rapat paripurna DPR, Selasa (5/3/2024) kemarin, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS sudah menyampaikan interupsi mendorong bergulirnya hak angket.

Namun, interupsi itu tidak direspons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad karena menurutnya ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket.