Bawaslu Terima 33 Laporan Pencurian Suara

"Totalnya ada 33 laporan dan 1 informasi awal," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, kepada Kompas.com, Rabu (6/3/2024).

Namun demikian, Puadi belum menjelaskan sebaran kasus dan jenis pemilu yang dilaporkan terjadi pencurian suara, apakah pilpres atau pileg.

Puadi berujar, di beberapa tempat, Bawaslu menemukan ada ketidaksinkronan antara data perolehan suara yang terta di dalam formulir C.Hasil TPS dengan data yang terinput ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Pada kasus-kasus semacam itu, Bawaslu melalui pengawas di daerah merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang.

Puadi juga menjelaskan, saat ini Bawaslu fokus melakukan pengawasan terkait beberapa hal selama tahapan rekapitulasi penghitungan suara secara manual berjenjang.

Hal ini lantaran proses rekapitulasi ini lah yang, menurut UU Pemilu menjadi dasar resmi penghitungan suara sah, bukan angka yang diinput ke dalam Sirekap.

Pertama, kata Puadi, fokus pengawasan diarahkan pada prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, fokus pengawasan juga diarahkan pada selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

"Termasuk indikasi kecurangan informasi teknologi Sirekap terutama ketika terdapat perbedaan jumlah suara yang tersimpan dalam sistem dengan formulir C.Hasil," ujar dia.

"Pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan telah berjalan, dan saya meminta kepada semua jajaran pengawas untuk tetap fokus pada tugas utama, yakni memastikan proses tahapan berjalan sesuai prosedur dan memastikan tidak ada penyimpangan atau kecurangan dalam proses tahapan tersebut," beber Puadi.