Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 64,2 Persen Responden Anggap Petani Beras Indonesia Masih Miskin

Kompas.com - 05/03/2024, 09:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas periode 26-28 Februari 2024 mencatat, persepsi sebagian responden yang menyatakan masih kurangnya kesejahteraan petani beras di Indonesia.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id pada Selasa (5/2/2024), dari 512 responden yang disurvei, ada 64,2 persen menyatakan sebagian besar petani beras masih tergolong miskin.

Kemudian, sebanyak 32,9 persen responden menilai sebagian besar petani beras sudah hidup berkecukupan.

Lalu 1,8 persen responden menyebutkan, para petani beras sebagian besar sudah hidup sejahtera. Ada pula 1,1 persen responden menjawab tidak tahu.

Baca juga: Benarkah Petani hingga Buruh Tani Untung Kenaikan Harga Gabah?

Sejalan dengan hasil tersebut, para responden juga ditanya mengenai kebijakan apa yang paling penting dilakukan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan petani beras.

Sebanyak 40,7 persen responden menjawab pemerintah harus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi.

Lalu, ada 26,5 persen responden menyarankan pemerintah untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, seperti alat tani, mesin, dan sebagainya.

Ada pula 18,6 persen responden yang menyarankan pemerintah memberikan bantuan modal (uang).

Sementara itu, ada 10 persen responden berpendapat pemerintah harus membatasi produk beras impor.

Kemudian 2,6 persen responden menyatakan sebaiknya pemerintah memotong rantai penjualan beras.

Baca juga: Petani Menjerit karena Tengkulak, Terjepit karena Lahan Menyempit

Lalu, ada 1 persen responden yang menyebutkan sosialisasi program kesejahteraan petani harus dilakukan dan ada 0,4 persen responden menyarankan pemerintah membuat biaya produksi yang murah bagi petani.

Adapun survei Litbang Kompas digelar pada 26-28 Februari 2024 terhadap 512 responden dari 38 provinsi yang diwawancarai melalui telepon.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk setiap provinsi.

Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error penelitian plus minus 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi. Pengumpulan pendapat sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com