Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Persiapan Upacara 17 Agustus di IKN Hampir Final

Kompas.com - 01/03/2024, 06:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah detail.

Dia mengungkapkan, secara fisik persiapan itu tidak ada masalah.

"Jadi fisiknya enggak ada masalah sampai hari ini. Kemudian, acara sudah dirancang kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetil itu di Januari, sudah hampir final," kata Jokowi kepada wartawan di IKN, Kamis (29/2/2024), sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Kendati begitu, dia meminta perihal rinci persiapan 17 Agustus 2024 ditanyakan kepada menteri terkait.

Baca juga: Momen Jokowi dan Para Menteri Menginap di IKN, Ada AHY Ikut Bergabung

Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

"Tanya ke ke menteri PU, ke kepala otorita IKN. Enggak ada masalah," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sudah meninjau langsung lapangan upacara berikut Istana Presiden di Kawasan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis.

Peninjauan dilakukan antara lain untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Saat peninjauan, Jokowi didampingi sejumlah pejabat, antara lain Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Kurator pembangunan IKN Ridwan Kamil, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.

Baca juga: Jokowi Tinjau Lapangan Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Begini Penampakannya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com