Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penghapusan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Bawa Angin Segar Partai "Gurem"

Kompas.com - 01/03/2024, 05:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Penghapusan ini membawa angin segar bagi partai-partai kecil yang selama ini tergopoh-gopoh untuk menembus "Senayan" lantaran terkendala ambang batas.

Namun demikian, putusan MK tetap menuai sorotan karena tak ada penegasan mengenai berapa ambang angka batas yang tepat.

Diserahkan DPR RI

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa norma Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap berlaku untuk Pemilu 2024.

Putusan MK tersebut baru berlaku untuk Pemilu 2029 dan selanjutnya sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas oleh DPR RI selaku pembuat UU.

"Menyatakan norma pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: MK: Pilkada Serentak 27 November 2024 Harus Dilakukan Sesuai Jadwal

Selanjutnya, MK menyerahkan perubahan ambang batas parlemen 4 persen kepada DPR RI untuk dilakukan perubahan. Setidaknya, ada lima poin yang mesti diperhatikan dalam melakukan perubahan ketentuan tersebut.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, poin pertama, perubahan ketentutan harus didesain agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem Pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Baca juga: Putusan MK: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029

Ketiga, perubahan harus ditempatkan dalam rangka untuk mewujudkan penyederhanaan parpol dan keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulai tahapan penyelenggaran Pemilu 2029.

"(Kelima) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelanggaraan Pemilihan Umum dengan menerapkan sistem partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan parpol peserta Pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR," jelas Saldi.

Adapun perkara ambang batas parlemen 4 persen digugat oleh Ketua Pengurus Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti. Perkara ini terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini

Bawa angin segar

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut putusan MK tersebut secara langsung membawa angin segar untuk partai-partai kecil yang selama ini kesulitan menembus parlemen.

Menurut dia, putusan ini menjadi kesempatan bagi partai-partai kecil untuk terus mengembangkan diri untuk bertarung menembus "Senayan".

"Putusan MK ini harapan bagi partai-partai kecil yang selama ini berjuang agar dapat lolos ke DPR. Setidaknya mereka diberi kesempatan yang sama dengan partai-partai besar yang sedari awal sudah mapan untuk tumbuh dan berkembang lagi secara bertahap," katanya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com