Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelaan Demokrat soal Perubahan Sikap AHY Terkait IKN Setelah Jadi Menteri

Kompas.com - 01/03/2024, 07:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjukkan perubahan sikap usai dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY yang selama sembilan tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi.

Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (28/2/2024) kemarin.

AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini.

Baca juga: Momen Jokowi dan Para Menteri Menginap di IKN, Ada AHY Ikut Bergabung

Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu.

Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri.

AHY kritik IKN

Pada Juli 2023 lalu, AHY pernah mengkritik pembangunan IKN, tepatnya sebelum menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN. Dia menganggap bahwa pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.

“Semangatnya kita enggak ada masalah. Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta pada 14 Juli 2023.

Baca juga: AHY Bilang Cuaca IKN Menyenangkan

Oleh karenanya, AHY mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurut dia, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” kata AHY.

“Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” ujarnya lagi.

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu. Jangan sampai, kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” katanya.

Baca juga: AHY Sebut Pembebasan Lahan Proyek IKN Tersisa 20 Persen

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com