KOMPAS.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada 6 September 2023 telah menyetujui Visi ASEAN 2045 sebagai dokumen perencanaan ASEAN yang akan menggantikan Cetak Biru ASEAN 2025.
Untuk menerjemahkan Visi ASEAN 2045, Gugus Tugas ASEAN untuk Integrasi Ekonomi (HLTF-EI) kembali bertemu di Vang Vieng, Laos, pada Senin (19/2/2024)-Rabu (21/2/2024) untuk menyusun Rencana Strategis Pilar Ekonomi ASEAN atau AEC Strategic Plan 2026-2030.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Edi Prio Pambudi memimpin delegasi RI dalam pertemuan ke-45 HLTF-EI.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tiga gagasan penting sebagai terobosan dalam penyusunan AEC Strategic Plan 2026-2030.
Baca juga: Kapasitas Terpasang PLTS Indonesia Rendah di ASEAN
Tiga gagasan tersebut, yaitu mengatasi agenda ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, revitalisasi sektor prioritas ASEAN, dan uji coba mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor terpilih, yakni transformasi digital dan teknologi.
“Seperti yang kita ketahui bersama, AEC Post-2025 akan terbentuk dalam konteks yang baru, dan kita tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasa,” ujar Edi dalam pernyataan tertulis yang dikutip melalui ekon.go.id, Kamis (29/2/2024).
ASEAN dihadapkan pada tantangan multi-dimensi, mulai dari ketegangan geopolitik dan geo-ekonomi, teknologi hijau, kecerdasan buatan (AI), populasi yang menua, hingga krisis iklim.
Banyak negara ASEAN juga memiliki visi dan target pertumbuhan nasional, dan dalam Visi ASEAN 2045 ditargetkan menjadi kawasan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.
Baca juga: Kapasitas Terpasang PLTS Indonesia Rendah di ASEAN
"Untuk mencapai hal ini, kita perlu memiliki strategi untuk mengatasi gangguan di masa depan, mengembangkan sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, dan merangkul megatren seperti digitalisasi dan transisi hijau," imbuh Edi.
Terkait gagasan ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, ASEAN dapat mempertimbangkan untuk menciptakan sebuah platform di mana ketiga pilar yang ada dapat berbagi tugas dan rencana dalam mendukung ketahanan ASEAN.
Platform tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan sinergi, mengidentifikasi tindakan, dan kolaborasi bersama.
Selanjutnya, mengenai gagasan revitalisasi sektor prioritas ASEAN, pada awal pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN telah memulai beberapa proyek kerja sama industri, namun dalam implementasinya belum optimal.
Baca juga: Survei Indikator: Usai Pemilu, Persepsi Negatif Publik ke Kondisi Ekonomi-Hukum Meningkat
Oleh karena itu, dengan perubahan lanskap ekonomi yang terjadi saat ini, terdapat ruang bagi ASEAN untuk menghidupkan kembali kerja sama sektor prioritas guna meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan yang lebih tinggi.
Kemudian, mengenai gagasan uji coba mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor transformasi digital dan teknologi, mekanisme koordinasi lintas pilar yang dibentuk perlu diuji coba pada sektor prioritas untuk melihat efektivitas dan efisiensi.
Mempertimbangkan isu yang berkembang saat ini, maka diusulkan dapat dilakukan uji coba pada transformasi digital dan teknologi.