Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Dikabarkan Bakal Bertemu Megawati, Idrus Marham: Kalau Atas Nama Golkar, dalam Kapasitas Apa?

Kompas.com - 29/02/2024, 19:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 sekaligus politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, pertemuan JK dengan Megawati boleh saja terlaksana asalkan tidak membawa nama Partai Golkar.

"Kalau ketemu, sebagai tokoh, saya kira sebuah keniscayaan dan memang harus ketemu, tetapi kalau misalkan ketemu atas nama Golkar, saya kira dalam kapasitas apa?" kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

"Kalau tidak kapasitas dan posisinya tidak jelas, berarti sangat tidak etis kalau atas nama Golkar," kata dia.

Baca juga: Megawati Dukung Hak Angket Ubah Hasil Pemilu, Mahfud Anggap Bisa Berujung Pemakzulan

Idrus mengaku bahwa JK juga belum pernah menyampaikan ihwal rencana pertemuan tersebut kepada sesama senior partai berlambang pohon beringin ini.

Dia juga yakin, JK tidak akan membawa nama Partai Golkar saat bertemu Megawati.

"Terkecuali ada atas mandat dari Ketua Umum (Airlangga Hartarto). Nah itu baru jelas," ucap Idrus.

Ia juga berharap, jika JK dan Megawati bertemu bakal memunculkan kedamaian dan suasana yang lebih baik pasca-Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Kabar Rencana Pertemuan Megawati-JK, Politikus PDI-P: Akan Sangat Bermanfaat

Sebelumnya diberitakan, politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno mengaku mendengar kabar bahwa Megawati Soekarnoputri akan bertemu JK.

Hal ini disampaikan ketika ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan tersebut.

"Mendengar (kabar bakal bertemu)," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (22/2/2024).


Kendati demikian, Hendrawan meminta informasi itu lebih detail dan diperiksa kembali kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Kompas.com sudah berupaya menghubungi Hasto, tetapi belum ada respons.

Hendrawan berharap, Megawati dan JK membahas tentang persoalan bangsa dan negara, jika memang betul kedua tokoh itu bertemu.

"Jika benar bertemu, tentu yang dibahas masalah-masalah aktual terpenting," ujar anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

Baca juga: Anies Ungkap Hasil Perbincangan dengan Jusuf Kalla dan Surya Paloh

Halaman:


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com