JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjelaskan soal jabat tangan yang dilakukannya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin (26/2/2024).
Menurut Moeldoko momen tersebut biasa-biasa saja. Sebab keduanya kini merupakan rekan satu kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Ini kan biasa. Namanya juga rekan satu kabinet ini biasa," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Baca juga: Momen AHY dan Moeldoko Bersalaman Saat Ikuti Sidang Kabinet Jokowi
Dia mengakui jika pertemuan dengan AHY pada Senin ini merupakan yang pertama kalinya sejak perseteruan soal kepengurusan Partai Demokrat sejak 2021 lalu.
Meski demikian, Moeldoko mengaku tidak merasa canggung.
"Enggak ada (kecanggungan). Nanti kalau ada rapat di KSP kita undang, enggak ada masalah," katanya.
Moeldoko pun memastikan perselisihan yang pernah terjadi di antara keduanya tidak menggangu kinerja di kabinet.
Sebab saat ini yang perlu dipikirkan adalah efektivitas pemerintahan.
Baca juga: Saat Moeldoko dan AHY Satu Perahu Kabinet, Perebutan Kursi Ketum Demokrat Terus Berlanjut?
Meski demikian, Moeldoko tetap memberikan pesan kepada AHY.
Yakni agar Kementerian ATR/BPN bekerja keras merespons aduan masyarakat mengenai persoalan tanah.
"Ya untuk di ATR BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat ini harus segera direspons kerja keras. Karena ini masyarakat ingin mendapatkan solusi," kata Moeldoko.
"Kita sudah bekerja di KSP ya bersama-sama dengan ATR BPN selama ini itu yang kita kejar betul. Sebagian dari apa yang diinginkan Bapak Presiden diantaranya reforma agraria," tambahnya.
Sebelumnya, AHY akhirnya bersalaman dengan Moeldoko.
Momen jabat tangan kedua tokoh yang pernah berseteru itu terjadi sebelum sidang kabinet paripurna Kabinet Indonesia Maju yang membahas soal persiapan Ramadhan 2024 digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Baca juga: AHY Mengaku Belum Ada Rencana Berbincang Khusus dengan Moeldoko
Sebelumnya, AHY dan Moeldoko sempat berselisih soal kepengurusan Partai Demokrat.
Saat itu, terjadi gerakan untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan AHY pada awal 2021.
Sejumlah kader senior Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun dan Marzuki Alie menginisiasi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum tandingan.
Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan kepengurusan Demokrat yang sah adalah yang berada di bawah kepemimpinan AHY.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.