Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Analisis Litbang Kompas: Gibran Faktor Utama Suara Prabowo-Gibran Meroket Sampai 58 Persen

Kompas.com - 25/02/2024, 17:45 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengungkapkan program bantuan sosial (bansos) pemerintah bukanlah faktor yang mengakibatkan suara pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melejit hingga menembus angka 58 persen di Pilpres 2024.

Toto mengatakan, faktor utama pasangan nomor urut 2 memiliki suara tinggi itu karena pemilihan Gibran sebagai cawapres.

"Faktor utama kenaikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah dipasangnya Gibran sebagai Wapres Prabowo di sekitar Oktober-November 2023," ujar Toto saat dimintai konfirmasi, Minggu (25/2/2024).

Toto menjelaskan, bersamaan dengan dipasangnya Gibran sebagai Wapres, ada berbagai gerakan politik yang terjadi.

Baca juga: Analisis Litbang Kompas: Pemilih Anies-Cak Imin Paling Solid Tentukan Pilihan Jauh Hari

Di antaranya seperti relawan Joko Widodo (Jokowi) yang bergerak untuk mempromosikan Prabowo-Gibran, pemasangan baliho di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan unsur aparat.

Lalu, siraman sembako yang diintensifkan kepada masyarakat, dugaan praktik money politic jelang hari pencoblosan, hingga Jokowi yang bergerak berkeliling ke wilayah-wilayah basis PDI-P dan wilayah kampanye Ganjar pada Januari 2024.

Lagipula, kata Toto, suara Prabowo-Gibran juga sudah melonjak di atas ekspektasi, yakni hingga 40 persen.

"Publik mulai ragu 01 dan 03 akan bisa bersaing, sehingga pragmatis ke 02," katanya.

Baca juga: Analisis Litbang Kompas: Persentase Gen Z Baru Tentukan Pilihan Saat Pencoblosan Tertinggi

Maka dari itu, Toto menilai banyak penyebab kenapa suara Prabowo-Gibran bisa tinggi saat ini, baik versi quick count maupun real count.

"Nah, banyak kan faktornya. Jadi bukan hanya bansos," ucap Toto.

Dikutip dari Kompas.id, hasil survei pascapencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari 2024 memperlihatkan, seperempat bagian publik (24,7 persen) menyatakan pernah ditawari bansos dalam waktu sebulan sebelum pencoblosan, baik sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres.

Jumlah seperempat bagian responden merupakan proporsi yang sangat besar jika diproporsikan ke total pemilih yang mencapai 204 juta, yaitu sekitar 51 juta orang.

Proporsi tersebut hampir sama dengan data jumlah penerima bansos secara faktual dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, di antaranya penerima Program Keluarga Harapan 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Sebanyak tiga dari setiap empat orang yang ditawari bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak.

Baca juga: Analisis Litbang Kompas: Pemilih PKS Paling Loyal, PDI-P Cenderung Menurun

Tren elektabilitas capres berdasarkan survei Litbang Kompas.Infografis Litbang Kompas Tren elektabilitas capres berdasarkan survei Litbang Kompas.

Dilihat dari latar belakang pilihan capres, responden yang menolak penawaran bansos bervariasi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com