Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi ke Nasabah PNM Mekaar: Kalau Pinjam, 100 Persen Harus Dipakai untuk Modal Kerja

Kompas.com - 22/02/2024, 18:09 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) menggunakan 100 persen uang pinjaman untuk modal usaha.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bersilaturahmi dengan nasabah program Mekaar binaan PNM di Lapangan Pallantikang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Jokowi mengatakan, dia tidak ingin sebagian kecil atau sebagian besar modal usaha yang didapat dari program Mekaar justru digunakan untuk membeli kebutuhan konsumtif.

“Kalau ibu-ibu ngambil dari PNM misalnya Rp 5 juta, saya titip ini, ngambil Rp 5 juta, itu 100 persen harus dipakai untuk modal kerja. Jangan ada yang meleng-meleng ke mana-mana. Itu bukan uangnya ibu-ibu, itu uangnya kita semuanya,” kata Jokowi, Kamis.

Baca juga: Bagikan Bantuan Beras di Maros, Jokowi: Negara Lain Juga Alami Kenaikan Harga Beras

Kepala Negara juga mengingatkan nasabah Mekaar agar menabung hasil keuntungan usaha yang didapat.

Dia mempersilakan para nasabah membeli barang konsumtif yang dapat mendukung usahanya dari tabungan tersebut. Dengan demikian, dana pokok modal usaha tidak perlu terpakai untuk kebutuhan lain.

“Dari tabungan itulah ibu-ibu kalau mau beli sepeda motor, biar produktif, silakan. Atau mau beli mobil pick up untuk jualan, silakan dari keuntungan. Bukan dari pokok yang diberikan oleh PNM Mekaar. Hati-hati, saya titip itu aja,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa bijak menggunakan modal usaha merupakan bentuk disiplin. Menurut dia, disiplin merupakan salah satu kunci sukses selain kerja keras.

Baca juga: Kepada Nasabah PNM Mekaar, Jokowi Ingatkan Keuntungan Usaha Tak Dipakai Beli Barang Konsumsi

Mantan Wali Kota Solo ini meyakini bahwa dua sifat tersebut dapat membuat nasabah menjadi pengusaha yang naik kelas, dari pengusaha kecil menjadi pengusaha penengah dan pengusaha besar.

“Kalau karakter itu terbentuk, karakter semangat kerja, karakter disiplin itu terbentuk, ibu-ibu naik kelas mudah sekali. Dari mikro ke kecil, kecil ke tengah, tengah ke besar, gampang. Karena karakternya sudah terbentuk," kata Jokowi.

Sebagai informasi, modal PNM Mekaar yang sudah tersalur di Sulawesi Selatan mencapai Rp 6,8 triliun.

Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri dan penjabat terkait.

Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam.

Baca juga: Jokowi: Nasabah PNM Mekaar 15,2 Juta, Uang yang Beredar Rp 244 Triliun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com