Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY dan Langkah Politik Jokowi Memproteksi Pemerintahan

Kompas.com - 22/02/2024, 07:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Umum Partai Demokrat itu dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Di hari yang sama, Hadi dilantik menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri.  

Pelantikan disaksikan oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, dan pembacaan sumpah dipandu oleh Jokowi.

Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa (20/2/2024). Dia dan Hadi dikabarkan akan dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet.

Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir.

Selain itu, dipilihnya AHY juga jadi kado buat Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Tak ragu pilih AHY

Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam sembilan tahun terakhir, Jokowi mengaku tidak ragu mengangkat AHY jadi Menteri ATR.

AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Mantan Wali Kota Solo ini pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY.

Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari tiga universitas bergengsi di luar negeri.

"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," kata Jokowi usai pelantikan, Rabu.

Baca juga: Jokowi Mengaku Tidak Ragu Angkat AHY Jadi Menteri ATR, Ini Alasannya

Sementara, AHY mengaku senang akhirnya Demokrat kembali ke pemerintahan usai dirinya resti dilantik.

Menurutnya, bukan hanya selama delapan bulan terakhir sampai akhir pemerintahan Presiden Jokowi saja Demokrat akan ada di pemerintahan.

Melainkan lima tahun pemerintahan selanjutnya dan 10 tahun lagi, Partai Demokrat berharap masih ada di pemerintahan.

"Dan insya Allah bukan hanya delapan bulan terakhir, tetapi lima tahun, 10 tahun berikutnya insya Allah Demokrat akan selalu berkontribusi untuk kemajuan negeri," tambah AHY.

Baca juga: AHY: Demokrat secara Resmi Hari Ini Kembali ke Pemerintahan

Kebanggaan juga diperlihatkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). AHY bercerita, ayah kandungnya itu bersyukur dan berpikir bahwa Demokrat kembali ke pemerintahan ketika putra sulungnya masuk ke dalam kabinet.

"Dan ini sebuah momentum bersejarah karena alhamdulilah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung di pemerintahan secara langsung," jelasnya.

Penunjukan mendadak

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan salam sebelum dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Presiden melantik Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rw?.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan salam sebelum dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Presiden melantik Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rw?.
Di kesempatan yang sama, AHY lalu menceritakan penunjukannya yang mendadak.

Mulanya, ia dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Senin (19/2/2024).

Saat itu, Pratikno menanyakan apakah AHY sedang ada di Jakarta atau tidak. Pratikno menyampaikan Presiden Jokowi ingin bertemu di Istana.

Pertemuan dijadwalkan pada Selasa (20/2/2024) malam.

"Dan Beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tetapi saya datang tentunya. Dan di situlah Beliau (Presiden) meminta saya untuk bergabung di kabinet," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Perlu adaptasi

Perubahan dari partai oposisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah menjadi koalisi di ranah eksekutif membuatnya harus beradaptasi.

Namun AHY menyatakan, tidak ada tekanan tersendiri atas statusnya saat ini.

"Memang perlu adaptasi. Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adl bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan, eksekutif maupun legislatif," paparnya.

Proteksi pemerintahan


Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, Jokowi membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing.

Menurut Umam, alasan itu yang membuat Jokowi akhirnya memasukkan AHY ke dalam kabinet meski Demokrat 9 tahun berada di luar pemerintah.

"Keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah, bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: AHY Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Butuh Demokrat Agar Soft Landing

Umam mengatakan, kehadiran Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir masa kepemimpinannya, termasuk wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Terutama jika akhirnya PDI-P mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan," ujar dia.

Pengamat politik Adi Prayitno menganggap pelantikan AHY sebagai menteri menjadi hadiah lantaran memutuskan masuk ke dalam gerbong pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.

Baca juga: AHY Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Beri Reward Demokrat yang Dukung Prabowo-Gibran

Sebelum bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Demokrat diketahui berkoalisi dengan Partai Nasdem, PKB, hingga PKS untuk mengusung Anies Baswedan.

Partai berlambang bintang mercy lalu memutuskan keluar usai Anies mendeklarasikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden.

Saat ini, hubungan Jokowi dengan Prabowo disebut makin lekat usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, disanding menjadi cawapres Prabowo.

Baca juga: Kisah AHY dan Moeldoko, Sempat Berseteru Kini Satu Kubu

"Mungkin juga ini semacam ‘reward’ (hadiah) kepada Demokrat dan AHY yang telah memberikan dukungan politik pada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ini. Apapun judulnya paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi," kata Adi Prayitno, Rabu.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) ini mengatakan, pelantikan AHY merupakan wujud politik rekonsiliasi antara Jokowi dan Demokrat.

Apalagi, Partai Demokrat selama sembilan tahun terakhir merupakan oposisi pemerintahan Jokowi.

"Dan sangat mungkin AHY akan jadi menteri lagi di era Prabowo-Gibran mengingat Demokrat dukung penuh paslon 2 ini," tandas dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com