Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY dan Langkah Politik Jokowi Memproteksi Pemerintahan

Kompas.com - 22/02/2024, 07:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

Kebanggaan juga diperlihatkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). AHY bercerita, ayah kandungnya itu bersyukur dan berpikir bahwa Demokrat kembali ke pemerintahan ketika putra sulungnya masuk ke dalam kabinet.

"Dan ini sebuah momentum bersejarah karena alhamdulilah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung di pemerintahan secara langsung," jelasnya.

Penunjukan mendadak

Di kesempatan yang sama, AHY lalu menceritakan penunjukannya yang mendadak.

Mulanya, ia dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Senin (19/2/2024).

Saat itu, Pratikno menanyakan apakah AHY sedang ada di Jakarta atau tidak. Pratikno menyampaikan Presiden Jokowi ingin bertemu di Istana.

Pertemuan dijadwalkan pada Selasa (20/2/2024) malam.

"Dan Beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tetapi saya datang tentunya. Dan di situlah Beliau (Presiden) meminta saya untuk bergabung di kabinet," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Perlu adaptasi

Perubahan dari partai oposisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah menjadi koalisi di ranah eksekutif membuatnya harus beradaptasi.

Namun AHY menyatakan, tidak ada tekanan tersendiri atas statusnya saat ini.

"Memang perlu adaptasi. Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adl bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan, eksekutif maupun legislatif," paparnya.

Proteksi pemerintahan


Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, Jokowi membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing.

Menurut Umam, alasan itu yang membuat Jokowi akhirnya memasukkan AHY ke dalam kabinet meski Demokrat 9 tahun berada di luar pemerintah.

"Keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah, bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: AHY Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Butuh Demokrat Agar Soft Landing

Umam mengatakan, kehadiran Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir masa kepemimpinannya, termasuk wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Terutama jika akhirnya PDI-P mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan," ujar dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com