Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Semua Capres-Cawapres Terima Hasil Pilpres 2024, PKS: Terima Apa Kata Rakyat

Kompas.com - 15/02/2024, 16:45 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menerima hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, pemilu sudah berlangsung dan masyarakat sudah menentukan siapa figur yang dipilih untuk menjadi pemimpinnya di masa yang akan datang.

“Rakyat sudah buat keputusan. Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo semua harus benar-benar rendah hati menerima apa kata rakyat,” ucap Mardani pada Kompas.com, Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Anies: Saya Demokrat Sejati, Kami Akan Menghormati Hasil Pemilu dari Aspirasi Rakyat

Di sisi lain, ia menyambut baik rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Namun, Mardani yang partainya mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ini mengingatkan agar pertemuan itu tidak dilakukan untuk memprovokasi masyarakat yang masih sensitif setelah kontestasi elektoral berlangsung.

Sebab, masyarakat sudah berpartisipasi dan bekerja keras untuk memberikan dukungan pada capres-cawapres maupun partai politik (parpol) yang didukungnya.

“Tapi tensinya jangan justru dibakar dengan minyak amarah, kasihan masyarakat sudah bekerja, rakyat sudah memilih, bahwa cacat benar, bahwa ada kecurangan iya, bahwa ada proses di MK benar. Tapi kan semua itu sudah berlalu, rakyat sudah ke TPS, kita harus benar-benar menghargai apa yang rakyat putuskan,” papar dia.

Baca juga: Prabowo Bakal Rangkul Paslon 1 dan 3, PDI-P Sebut Janji Manis yang Terlalu Dini

Terakhir, Mardani juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku sudah memberikan selamat pada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, Jokowi tidak mencerminkan sikap sebagai kepala negara yang mestinya bersabar menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024.

Apalagi, Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap tidak netral setelah putranya, Gibran menjadi cawapres Prabowo.

“Menunjukkan tidak dewasa dan tidak bijak. Mestinya beliau kian sudah tahu ada anaknya di situ. Sensitif, bisa menimbulkan banyak tafsir, jangan memperkeruh, Sudah lupakan saja. Pilpres itu urusan rakyat, nanti KPU yang buat pengumuman, tugas saya ngurus negara, bikin harga beras murah, bikin pekerjaan murah, gitu saja. Jangan singgung-singgung, sudah tahu sensitif anaknya ikut, sudah tahu banyak yang nolak, sudah tahu lagi bergejolak,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com