Salin Artikel

Minta Semua Capres-Cawapres Terima Hasil Pilpres 2024, PKS: Terima Apa Kata Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menerima hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, pemilu sudah berlangsung dan masyarakat sudah menentukan siapa figur yang dipilih untuk menjadi pemimpinnya di masa yang akan datang.

“Rakyat sudah buat keputusan. Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo semua harus benar-benar rendah hati menerima apa kata rakyat,” ucap Mardani pada Kompas.com, Kamis (15/2/2024).

Di sisi lain, ia menyambut baik rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Namun, Mardani yang partainya mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ini mengingatkan agar pertemuan itu tidak dilakukan untuk memprovokasi masyarakat yang masih sensitif setelah kontestasi elektoral berlangsung.

Sebab, masyarakat sudah berpartisipasi dan bekerja keras untuk memberikan dukungan pada capres-cawapres maupun partai politik (parpol) yang didukungnya.

“Tapi tensinya jangan justru dibakar dengan minyak amarah, kasihan masyarakat sudah bekerja, rakyat sudah memilih, bahwa cacat benar, bahwa ada kecurangan iya, bahwa ada proses di MK benar. Tapi kan semua itu sudah berlalu, rakyat sudah ke TPS, kita harus benar-benar menghargai apa yang rakyat putuskan,” papar dia.

Terakhir, Mardani juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku sudah memberikan selamat pada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, Jokowi tidak mencerminkan sikap sebagai kepala negara yang mestinya bersabar menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024.

Apalagi, Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap tidak netral setelah putranya, Gibran menjadi cawapres Prabowo.

“Menunjukkan tidak dewasa dan tidak bijak. Mestinya beliau kian sudah tahu ada anaknya di situ. Sensitif, bisa menimbulkan banyak tafsir, jangan memperkeruh, Sudah lupakan saja. Pilpres itu urusan rakyat, nanti KPU yang buat pengumuman, tugas saya ngurus negara, bikin harga beras murah, bikin pekerjaan murah, gitu saja. Jangan singgung-singgung, sudah tahu sensitif anaknya ikut, sudah tahu banyak yang nolak, sudah tahu lagi bergejolak,” imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/15/16451191/minta-semua-capres-cawapres-terima-hasil-pilpres-2024-pks-terima-apa-kata

Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke