Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Pemilu Itu Cari Pemimpin, Bukan Cari Musuh

Kompas.com - 14/02/2024, 07:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, pemilihan umum (pemilu) merupakan ajang untuk mencari pemimpin, bukan mencari musuh.

Karena itu, Mahfud mengingatkan agar semua pihak tidak saling menumpahkan kemarahannya ketika hasil pemilu diumumkan pada saatnya nanti.

"Hasilnya pemilu ini adalah mencari pemimpin bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai pencoblosan lalu diumumkan lalu kita saling marah," ujar Mahfud usai menunaikan ibadah shalat subuh di Masjid Darul Ikram, Dukuh Sambilegi Lor, Kelurahan Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (14/2/2024).

Baca juga: Mahfud Mencoblos bersama Keluarga di Sleman Pagi Ini, Siangnya Terbang ke Jakarta

Mahfud juga mengingatkan, pemilu pada dasarnya sudah masuk ke dalam kalender konstitusional.

Faktor ini lah yang sekiranya membuat pelaksanaan pemilu tidak boleh dipermainkan untuk kepentingan tertentu.

Sebab, pelaksanaan pemilu pada dasarnya menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia.

"Saya ingatkan bahwa ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi tidak boleh dimain-mainkan karena menyangkut rakyat," tegas dia.

Baca juga: Mahfud MD Mengaku Sangat Tenang Jelang Pencoblosan

"Menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun lebih kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstusionalnya sudah berjalan dengan baik," sambung dia.

Mahfud juga meminta agar semua pihak jangan sekali-kali menodai pelaksanaan pemilu.

Jika itu terjadi, kata dia, hal ini sama dengan melukai hati masyarakat yang turut terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu.

"Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapa pun nanti yang menang ya itu lah keputusan rakyat," ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD Optimistis Menangi Pilpres 2024

"Kalau ada yang tidak puas ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya, tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapa pun dan atas nama apapun," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com