Salin Artikel

Mahfud: Pemilu Itu Cari Pemimpin, Bukan Cari Musuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, pemilihan umum (pemilu) merupakan ajang untuk mencari pemimpin, bukan mencari musuh.

Karena itu, Mahfud mengingatkan agar semua pihak tidak saling menumpahkan kemarahannya ketika hasil pemilu diumumkan pada saatnya nanti.

"Hasilnya pemilu ini adalah mencari pemimpin bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai pencoblosan lalu diumumkan lalu kita saling marah," ujar Mahfud usai menunaikan ibadah shalat subuh di Masjid Darul Ikram, Dukuh Sambilegi Lor, Kelurahan Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (14/2/2024).

Mahfud juga mengingatkan, pemilu pada dasarnya sudah masuk ke dalam kalender konstitusional.

Faktor ini lah yang sekiranya membuat pelaksanaan pemilu tidak boleh dipermainkan untuk kepentingan tertentu.

Sebab, pelaksanaan pemilu pada dasarnya menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia.

"Saya ingatkan bahwa ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi tidak boleh dimain-mainkan karena menyangkut rakyat," tegas dia.

"Menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun lebih kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstusionalnya sudah berjalan dengan baik," sambung dia.

Mahfud juga meminta agar semua pihak jangan sekali-kali menodai pelaksanaan pemilu.

Jika itu terjadi, kata dia, hal ini sama dengan melukai hati masyarakat yang turut terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu.

"Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapa pun nanti yang menang ya itu lah keputusan rakyat," ujarnya.

"Kalau ada yang tidak puas ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya, tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapa pun dan atas nama apapun," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/14/07290901/mahfud-pemilu-itu-cari-pemimpin-bukan-cari-musuh

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke