Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembatalan Kontrak Jet Mirage Tak Ganggu Relasi Indonesia-Qatar

Kompas.com - 13/02/2024, 11:04 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan pembatalan kontrak pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar tidak mengganggu relasi diplomasi kedua negara.

“Tak ada masalah hubungan diplomasi dengan Qatar karena kontrak itu tak ada syarat-syaratnya yang bisa merusak hubungan. Apalagi Indonesia dan Qatar memiliki hubungan yang mutual understanding,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam jumpa pers di kantor Kemenhan, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Selain itu, Dahnil mengatakan pembatalan kontrak pembelian itu tak mengganggu hubungan Indonesia dengan perusahaan pembuat pesawat tempur asal Perancis, Dassault Aviaton.

Menurut Dahnil, baik Qatar dan Dassault memahami kondisi yang dialami Indonesia sehingga memutuskan tidak melanjutkan kontrak pembelian Mirage bekas.

Baca juga: Kemenhan Bakal Tempuh Jalur Hukum Respons Isu Korupsi Mirage dan PT TMI

Indonesia saat ini terikat kontrak pengadaan jet tempur generasi 4.5 yakni Rafale yang dibuat oleh Dassault.

Dahnil mengatakan, pemerintah tetap menempuh sejumlah upaya buat memastikan pertahanan udara Indonesia terjaga.

“Kementerian Pertahanan terus mencari pesawat tempur yang terbaik. Jadi sementara ini yang bisa dilakukan untuk menutup kekosongan dirgantara kami selama menunggu pesawat tempur Rafale adalah melakukan retrofit. Jadi beberapa pesawat lama kami retrofit untuk menjaga wilayah udara,” ujar Dahnil.

Dahnil menegaskan rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 berstatus tidak efektif karena tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Kemenhan Sebut Isu Korupsi Pembelian Jet Mirage Sesat dan Fitnah

Menurut Dahnil, kontrak pembelian pesawat bekas itu diteken pada 31 Januari 2023 dengan Pemerintah Qatar, tetapi saat ini dibatalkan.

“Karena keterbatasan fiskal tadi, kita tak punya kemampuan membayar itu akhirnya kontraknya tak efektif,” ucap Dahnil.


Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan pemerintah membatalkan kontrak rencana pembelian Mirage 2000-5 dengan Qatar akibat keterbatasan dana.

Menurut Herindra, Kemenhan tetap melanjutkan kontrak pengadaan Rafale dengan Dassault buat modernisasi dan pemenuhan target kekuatan minimum esensial pertahanan.

Baca juga: Penundaan Pembelian Jet Tempur Mirage 2000-5, Dinilai Bentuk dari Ketidakcermatan Perencanaan

“Salah satunya adalah pembelian pesawat tempur Rafale Dassault dari Perancis, yang akan segera hadir secara bertahap ke Indonesia. Pesawat tempur ini kami yakini dapat memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia,” kata Herindra.

Herindra membantah isu dugaan korupsi dalam proyek pengadaan jet tempur Mirage. Bahkan dia menilai isu itu bisa mengganggu peta jalan penguatan pertahanan Indonesia.

"Saya tegaskan bahwa informasi-informasi tersebut adalah sesat, fitnah," kata Herindra.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com