Kemenhan Tegaskan Tak Punya Kontrak Pembelian Alutsista dengan PT TMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan sampai saat ini mereka tidak melakukan kontrak pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

"Terkait dengan PT TMI yang sekarang ini juga banyak berseliweran di media-media online kami sampaikan bahwa sampai titik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (12/2/2024), seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

PT TMI disebut terlibat dalam kontrak modernisasi alutsista. Namanya disebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut PT TMI Diisi Kroni Prabowo, Jubir Membantah

Dalam dokumen Raperpres tersebut, tertulis rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Sejumlah petinggi PT TMI disebut-sebut merupakan rekan-rekan seangkatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka adalah seperti Komisaris Utama PT TIM Glenny H Kairupan dan dewan komisaris Judi Magio Yusuf.

Glenny dan Judi disebut adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer. Keduanya saat ini aktif sebagai kader Partai Gerindra.

Sementara Direktur Utama PT TMI Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

Herindra mengatakan, seluruh informasi tentang kontrak modernisasi alutsista antara Kemenhan dengan PT TMI tidak benar.

"Menyangkut semua informasi hoaks dan fitnah dan mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia serta merugikan Kementerian Pertahanan, dan telah disebar disebarkan secara masif oleh berbagai pihak, baik melalui sosial media dan situs-situs, online dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar," papar Herindra.