Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Tak Mungkin Ada Kecurangan Pemilu, Zulhas: Zaman Gini Mana Bisa

Kompas.com - 12/02/2024, 13:57 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai kecurangan pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mungkin terjadi.

Menurutnya, zaman saat ini sudah canggih sehingga kecurangan pun sulit dilakukan. Ia lantas bertanya-tanya bagaimana caranya curang di era yang serba modern seperti sekarang.

"Zaman gini mana bisa curang? Masak zaman gini masih bisa curang tuh gimana, emang masih ada yang rahasia? Curang itu gimana caranya sekarang itu?" ucap Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Ditanya Soal Salam Empat Jari, Zulkifli Hasan: Insya Allah 14 Februari Satu Putaran

Pria yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini menuturkan, kecurangan sulit terjadi meski pihak-pihak tertentu menginginkan cara curang untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Bahkan kata dia, rapat yang paling rahasia sekalipun bisa diketahui.

"Yang mau curang sekarang juga saya rasa enggak akan dapat, gimana? Iya tho? Semua terbuka. Rapat yang paling rahasia pun enggak ada rahasia. Terus kalau curang tuh gimana caranya," tutur dia.


Zulhas menuturkan, pemerintah sudah mengatur sanksi kecurangan dalam Pemilu. Memanfaatkan fasilitas negara untuk Pemilu misalnya, bisa dipidana jika terbukti melakukannya.

Termasuk lanjutnya, terkait ketidaknetralan aparat di masa Pemilu 2024.

"(Misalnya) Saya punya nih mau beli suara saja, gimana caranya? Enggak mungkin wong semua terlihat media, handphone bisa memfoto, enggak mungkin," bebernya.

Baca juga: Joget Bersama Simpatisan PAN di Surabaya, Zulkifli Hasan Minta Pendukung Coblos PAN dan Prabowo-Gibran

Lebih lanjut, ia meminta seluruh pihak tetap menjaga Pemilu berproses dengan baik. Jangan menyebarkan isu kecurangan yang membuat masyarakat semakin resah.

Ia juga meminta seluruh pihak tetap menjaga masa tenang sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

"Mari hari tenang ini kita jaga betul agar Pemilu ini berproses dengan baik, semua kandidat sudah bicara, partai-partai sudah kampanye begitu lama. Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan putusan ya, kita tunggu saja," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com