Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Kawal Perhitungan Suara untuk Antisipasi Kecurangan Pemilu 2024

Kompas.com - 09/02/2024, 18:49 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah meminta masyarakat untuk mengawal proses perhitungan suara pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Eep saat melaunching aplikasi “Warga Jaga Suara” di Pulau Dua Resto, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2024).

“Kami mengajak seluruh pemilih, seluruh warga, untuk tidak hanya memilih pada tanggal 14 Februari (2024), tetapi juga menjaga suara mereka,” kata Eep.

Eep mengatakan, dengan perkembangan teknologi yang pesat, setiap pemilih berhak mendapatkan informasi soal hasil atau rekapitulasi suara.

Baca juga: Jaringan Gusdurian Temukan 58 Pelanggaran Pemilu, Salah Satunya Bansos

“Hasil pemilu adalah informasi publik, hasil pemilu adalah data publik, C1 data publik, rinciannya yang sudah direkap data publik, detailnya sampai TPS (tempat pemungutan suara) data publik,” ujar Eep.

“Ketika ada yang berusaha menutup itu, maka dengan menggunakan teknologi, kita buka sebagai data publik, itulah sebenarnya inti dari gerakan ini,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI).

Eep mengatakan, latar belakang dibentuknya aplikasi “Warga Jaga Suara” untuk mengantisipasi kecurangan Pemilu 2024.

“Banyak indikasi sejak awal yang membuat 2024 menjadi pemilu yang mengkhawatirkan, puncaknya adalah ketika yang disebut sebagai praktik nepotisme itu terjadi dengan amat terang benderang, dan kemudian kita seperti dipaksa menerima itu sebagai kenyataan politik,” ujar Eep.

“Kami terima itu sebagai kenyataan politik, tetapi perlawanan atas praktik itu tidak boleh dihentikan,” kata dia.

Launching aplikasi “Warga Jaga Suara” itu dihadiri perwakilan kubu 01, yakni Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi.

Baca juga: Bawaslu Jabar Sebut Masa Tenang Pemilu 2024 Waktu Krusial Politik Uang

Sementara itu, kubu 03 diwakili Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melalui sambungan telepon.

“Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak boleh ada kekuatan manapun atas nama kekuasaan dengan pembenaran cara apapun untuk memanipulasi suara rakyat,” kata Hasto.

Kubu 02 tidak nampak hadir dan tidak ada yang memberikan pandangan terkait aplikasi “Warga Jaga Suara”.

Baca juga: Jaringan Gusdurian Nyatakan Sikap Jelang Pemilu, Temukan 105 Dugaan Pelanggaran

“Saya tidak tahu apakah 02 sudah membuka website, karena kita tidak tahu yang membuka website itu 01, 02, atau 03. Cuma IP Address, tapi paslon address-nya enggak tahu,” kata Eep.

Adapun launching itu juga dihadiri para pemimpin redaksi (pemred) media nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com